_saat_berbicara_di_sidang_PBB_(Screenshot_Video)1_thumb.jpg "TPNPB OPM Apresiasi Kehadiran John Anari di Sidang Umum PBB Perjuangkan pembebasan Papua")
Bandung, Gatra.com - Sebanyak 1.112 jemaah haji asal Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih menunggu kepastian Arab Saudi mengenai pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Pasalnya, negara penghasil minyak itu masih menutup akses masuk warga negara lain dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19.
Kepala Kemenag KBB, Sanukri menjelaskan, ada tiga skema yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia terkait keberangkatan jamaah haji. Oleh karena itu, Kemenag KBB menunggu keputusan hingga 20 Mei 2020.
"Iya betul, penyelenggaraan haji ini satu komando, satu arahan dari pusat, artinya, pak menteri tentu secara teknis, dan pak dirjen selaku penanggung jawab penyelenggara haji dan umroh," katanya, Kamis (14/5).
Ia menjelaskan, salah satu kebijakan yang saat ini tengah ditunggu, mengenai keputusan resmi dari pemerintah Arab Saudi tentang pembukaan akses haji bagi jemaah seluruh pelosok dunia.
"Pertama adalah berangkat, artinya Pemerintah Arab Saudi melakukan kebijakan untuk memberangkatkan jamaah haji seluruh dunia, dengan pertimbangan kondisi sudah normal," jelasnya.
Untuk opsi kedua, kata Sanukri, jamaah haji tetap berangkat dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Salah satunya adalah pembatasan kuota jamaah yang berangkat menunaikan ibadah tersebut.
"Berangkat tapi dengan beberapa pengecualian, misalkan dengan pembatasan kuota, umpanya jadi 50 persen. Pembatasan usia, kemungkinan dibawah 50 tahun. Dan berikutnya perlu ada karantina mandiri di masing-masing domisili," jelasnya.
Sementara itu, jika memang kebijakan pemerintah Arab Saudi tetap tidak menyelenggarakan haji tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Agama dapat menggunakan opsi ketiga yakni mengembalikan uang pelunasan jemaah.
"Kemenag KBB siap jika seandainya harus mengembalikan uang jamaah karena itu hak mereka. Tapi uang pelunasan, karena jika mengambil dari setoran awal berarti jamaah dinyatakan mengundurkan diri," katanya.
Namun demikian, pihaknya pun berharap pemerintah Arab Saudi dapat memberikan keputusan yang terbaik. Pasalnya, jika tahun ini para jemaah gagal berangkat, kemungkinan besar terjadi penumpukan antrian keberangkatan tahun depan.
"Ternyata mungkin masih belum tuntas sehingga sampai sekarang belum ada keputusan dari pemerintah arab saudi. Padahal tanggal 12 Mei 2020 kemarin keputusan tersebut belum keluar. Keputusan pak dirjen, tanggal 20 mei hendaknya pemerintah Arab Saudi sudah bisa memutuskan," pungkasnya.
