Semarang, Gatra.com - DPRD Jawa Tengah (Jateng) mendesak Pemerintah Provinsi Jateng bertidak lebih tegas dalam menerapkan social distancing atau pembatasan sosial guna menekan penyebaran Virus Corona atau Covid-19.
Menurut Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng kurang tegas menerapkan pembatasan sosial sehingga kasus Covid-19 masih terus bertambah.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jateng, hingga Kamis (14/5), jumlah kasus positif Covid-19 tercatat sebanyak 1.107 orang, sedangkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 4.140 orang.
“Kami melihat masih banyaknya pemudik terutama dari Jakarta lolos ke Jateng dan meningkatnya aktivitas di pasar tradisional menjelang Idul Fitri,” katanya seusai memberi bantuan alat pelindung diri (APD) di RSUD Ambarawa, Kabupaten Semarang, Kamis (14/5).
Bambang didampingi Wakil Bupati Semarang Ngesti Nugraha, Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening dan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Semarang menyerakan APD berupa baju hazmat, masker kesehatan, masker kain, dan puluhan alat rapid test kepada Dirut RSUD Ambarawa Choirul.
Kebijakan larangan mudik yang diterapkan pemerintah, lanjut Bambang, tidak berjalan dengan baik sehingga banyak pemudik dari Jakarta yang diduga membawa Virus Corona masuk ke Jateng.
Anggota Dewan dari PDIP ini lebih lanjut menyatakan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seharusnya bisa mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19 yang diperkirakan pada bulan Mei 2020.
“Sudah diprediksi kalau Mei 2020 menjadi puncak penyebaran Covid-19 karena menjelang Idul Fitri ada tradisi mudik dan belanja masyarakat. Harusnya bisa diantisipasi pemerintah dengan berbagai cara,” ujar Bambang.
Pemerintah, lanjutnya, kurang tegas menerapkan larangan mudik Lebaran serta penerapan protokol kesehatan di pasar-pasar tradisional.
Kondisi ini dikhawatirkan akan menyebabkan kasus Covid-19 di Jateng semakin bertambah karenya kesadaran masyarakat juga masih kurang.
“Pemprov Jateng agar bertindak tegas menerapkan pembatasan sosial guna menekan dan menghentikan penyebaran Covid-19,” katanya.
Mengenai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jateng, menurut Bambang tidak sepakat karena pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kemampuan yang sama dalam mengcover kebutuhan warganya.
“Kemampuan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jateng juga berbeda beda. Kalau harus mencover seluruh kebutuhan masyarakatnya saat PSBB rasa berat,” ujarnya.
Sementara, Dirut RSUD Ambarawa Choirul, memberikan apresiasi bantuan APD tersebut karena dibutuhkan para tenaga medis yang merawat pasien Covid-19 agar tidak terpapar virus itu.
“Dari hasil rapid test yang kami lakukan terhadap 128 tenaga medis, hasilnya empat positif, tapi setelah kami lakukan pemeriksaan swab negatif Covid-19. Bantuan APD ini sangat membantu. Kami ucapkan terima kasih,” kata dia.
