Jambi, Gatra.com - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2020. Yaitu menetapkan penundaan Pilkada yang semula di jadwalkan September bergeser menjadi bulan Desember 2020 akibat wabah COVID-19.

Penanganan COVID-19 memang harus di kedepankan oleh pemerintah daerah. Pengawasan terutama bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak akibat belum meredanya penularan virus Corona.

Pengamat politik Universitas Jambi M. Farisi mengatakan, pengawasan terhadap penyaluran bansos harus dilakukan agar tidak menjadi ajang politisasi di tengah situasi daerah yang bersiap menggelar Pilkada. 

"Bila Pilkada serentak jadi di gelar pada Desember 2020 maka bulan Juni sudah masuk tahapan namun hal ini harus menunggu PKPU tahapan selesai di revisi," katanya kepada Gatra.com, Jumat (15/5). 

Farisi melanjutkan, bila tahapan Pilkada nantinya benar dimulai lagi, maka tak bisa dipungkiri Bansos memang rawan dipolitisasi.

"Namun di satu sisi memang kewajiban pemerintah memberikan bantuan sosial disaat wabah, satu sisi dekat momen pilkada. Transparansi serta akuntabilitas data penerima bansos sangat penting agar jangan sampai menguntungkan orang-orang tertentu atau tidak tepat sasaran," jelasnya.

Menurutnya, waktu pembagian yang dekat momen Pilkada juga rawan di selewengkan dengan modus beragam, seperti seolah-olah menjadi bantuan pribadi, ditempol foto dan jargon-jargon Pilkada. 

"Namun saya fikir kelewatan dan terlalu berlebihan bila ada kepala daerah yang coba mempolitisasi bansos, berikan saja secara normal dan tepat sasaran bantuannya, masyarakat juga sudah bisa menilai positif. Justru bila hal ini di politisasi akan membuat rakyat tidak bersimpati," ujarnya. 

Farisi menambahkan, masyarakat dan media juga harus terus mengawasi, apalagi sekarang segala sesuatu cepat viral dan tidak bisa ditutupi, maka pengawasan partisipatif sangat efektif

"Bawaslu juga harus jemput bola lakukan komunikasilah baik scr formal dan informal mengingatkan Petahana," ucapnya.