Surabaya, Gatra.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Polisi, dan TNI akan menerapkan Kampung Tangguh di Surabaya. Kampung Tangguh itu akan diterapkan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak menyebutkan kapan metode tersebut akan dilaksanakan di Surabaya. Alasannya, masih harus menggodok sejumlah formulasi pelaksanaan teknisnya yang akan diterapkan di tingkat RW. "(TNI dan Polisi) merencanakan akan memformulasikan (Kampung Tangguh) itu di titik-titik tertentu di Surabaya ," kata Khofifah saat mememberikan keterangan pers di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat (15/5).

Khofifah menjelaskan, metode Kampung Tangguh tersebut tidak akan diterapkan di semua wilayah RW se-Surabaya. Dia mengatakan, polisi dan TNI yang nantinya akan menentukan RW mana yang akan menjadi titik penerapan Kampung Tangguh. "Pak Pangdam (Pangdam V/Brawijaya KSAD Mayjen Widodo Iryansyah) akan siapkan titiknya, begitu pula Pak Kapolda (Kapolda Jawa Timur Irjen Pol M. Fadil Imran). Ini sangat dimungkinkan," jelas Khofifah.

Dengan begitu, Khofifah berharap hasil penerapan PSBB di Surabaya, akan menunjukkan efektifitas yang signifikan ketimbang sebelumnya. Sebab, metode tersebut melibatkan peran banyak masyarakat.

Sebagai informasi, Kampung Tangguh di Malang, sebenarnya mengadopsi metode serupa di Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali mengusung konsep policing community agar masyarakat terbiasa menerapkan protokoler kesehatan.

Sama halnya dengan metode Kampung Tangguh yang mendorong masyarakat menerapkan protokoler kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari. Bedanya, Kampung Tangguh menekankan pada partisipasi masyarakat di tingkat RW sebagai verifikator atau pendata dan pengawas dalam penyaluran bantuan sosial agar idak salah sasaran.