Jakarta, Gatra.com - Dokter anak Tubagus Rachmat Sentika meminta agar DPR dan pemeritah tidak mengalihkan angaran 5 program nasional di bidang kesehatan, di antaranya penurunan angka kematian ibu dan anak, imunisasi, dan stunting untuk penanganan Covid-19.

"Tidak boleh lagi refocusing, kalau untuk Covid-19 silakan, tapi cari jangan pada prioritas yang 5," kata Rachmat dalam webinar bertajuk "Di Tengah Pandemi Covid-19, Waspada Stunting", Selasa (19/5).

Rachmat menjelaskan, saat ini ada sekiter 8 juta balita di Indonesia yang mengalami stunting dan pemerintah telah menyiapkan program dan anggarannya. Namun saat muncul Covid-19, sejumlah anggaranya dialihkan untuk penanganan pandemi tersebut.

Pemerintah harus belajar dari krisis pada tahun 1998. Waktu itu, hingga tahun 2000 ada sekitar 4 juta anak tidak bisa lulus sekolah dasar (SD) gegara krisis. Menurut Rahmat, meski krisisnya hanya berlangsung selama 3 bulan, namun dampaknya sangat panjang.

Begitupun soal TBC, baru 2 bulan tidak tertangani akibat adanya kebijakan layanan lebih fokus ke Covid-19, maka selama 2 bulan terjadi kenaikan sejumlah 1,6 juta orang yang positif penyakit tersebut.

"Indonesia sakarng sudah 3 bulan berhenti obat-obatan, tidak dibagikan sama UKM [Upaya Kesehatan Masyarakat]," katanya.

Anggaran imunisasi pun tidak boleh dialihkan ke yang lain karena imunisasi terhadap anak harus tetap dilakukan demi mencegah berbagai penyakit. Menurutnya, banyak cara agar imunisasi ini bisa dilakukan tanpa harus menciptakan kerumunan massa.

Selain soal anggaran, Rachmat juga menyoroti soal bantuan sosial (basos) baik yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta. Salah satu isi dari paket sembako yang diberikan adalah susu ketal manis (SKM). SKM ini jangan diberikan kepada balita.

"Masa sekarang anak-anak yang kekurangan gizi dikasih susu kental manis, tolong jangan dikasih susu kental manis, tambah goblok nantinya, enggak ada proteinnya," katanya.

Rahcmat kembali mengingatkan pemerintah dan DPR agar tidak mengalihkan anggaran 5 program nasional tersebut. "Tolong Kemenkes bikin juknisya untuk anggaran stunting, untuk imunisasi, untuk kematia ibu dan bayi, TBC, dan penyakit tidak menular jangan dicoret," katanya.

Akibat dari refocusing tersebut, salah satu dampaknya yakni pemberian makanan tambahan (PMT) kepada anak-anak tidak bisa dilakukan karena tidak tersedianya PMT. "Sekarang di puskesmas kalau mau beli PMT-nya tidak ada karena belum dilelang," katanya.