Bandung, Gatra.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akan mengkaji ulang dan menyusun kembali protokol kesehatan di berbagai entitas kegiatan dalam menghadapi new normal atau kenormalan baru di tengah pandemi COVID-19.
Entitas kegiatan itu meliputi lingkungan industri, kantor, rumah ibadah, pusat perbelanjaan dan instansi pendidikan. Saat ini penyusun protokol kesehatan tengah digodok oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
"Contohnya di lingkungan perbelanjaan mall, mereka harus menyampaikan kepada masyarakat terkait kapasitas pengunjung yang diperbolehkan masuk. Kalau kapasitasnya 5.000, maka lebih dari itu harus menunggu di luar," kata Kepala Dinas Kesehatan Jabar, Berli Hamdani, Rabu (27/5).
Dalam protokol baru tersebut, kata Berli, akan diatur juga jumlah pekerja yang boleh masuk, dengan mempertimbangkan level kewaspadaan Covid-19 di suatu daerah.
Diketahui, Jawa Barat membagi daerah ke dalam 5 level kewaspadaan Covid-19. Level 5 atau zona hitam (kritis), level 4 atau zona merah (berat), level 3 atau zona kuning (cukup berat), level 2 atau zona biru (moderat), dan level 1 atau zona hijau (rendah).
"Pengaturan jumlah pekerja yang masuk, akan disesuaikan dengan level kewaspadaan daerah masing-masing. Jika di zona merah, mungkin saja bisa sampai angka 40 persen yang boleh masuk," jelas Berli.
Di fase new normal ini, Pemprov Jabar memfokuskan penangananan Covid-19 pada elemen wilayah terkecil seperti desa dan kecamatan. Sehingga diterbitkan level kewaspadaan sampai tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan.
"Kecamatan yang ada positif itu tidak lebih dari 203 kecamatan dari 500 lebih kecamatan. Di level desa saat ini yang masih zona hitam atau kritis ada di 4 desa, 3 desa level merah, sisanya kuning dan biru, bahkan ada desa yang masuk level hijau," ucap Berli.
Guna memastikan semua protokol kesehatan tersebut berjalan, Jawa Barat akan membetuk tim pengendali Covid-19, mengencangkan tes masif, dan membuat program penanaman ekonomi masyarakat yang terdampak.
"Kita mengkoordinir semua pihak termasuk dengan membetuk tim pengendali Covid-19. Kita juga fokus pada pemilihan ekonomi warga yang terdampak," katanya.
