Jakarta, Gatra.com - Indonesia akan menjadi tuan rumah kegiatan Forum Global Public Health (FGPH) 2020 yang akan diselenggarakan secara virtual pada 2 Juni 2020 mendatang. Pertemuan virtual FPGH ditargetkan akan dihadiri sekitar 200 delegasi. Acara tersebut akan dihadiri sejumlah pimpinan organisasi internasional, think-tank dan Lembaga Swadaya Masyarakat Global.

FGPH tahun 2020 akan mengambil tema Affordable Health Care for All. Agenda kegiatan akan membahas sistem kesehatan yang tangguh melalui pelayanan kesehatan terjangkau dan berkualitas serta terwujudnya pemerataan pelayanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat khususnya untuk obat-obatan.

Direktur Sosial & Budaya Organisasi Internasional Negara Berkembang Kemenlu RI, Kamapradipta Isnomo, mengatakan adanya pandemi Covid-19 ini menunjukkan bukti nyata pentingnya isu kesehatan global dimana kesehatan menjadi isu bersama (public good), bersifat lintas sektoral dan melewati lintas batas negara.

Atas dasar itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi bersama enam menteri luar negeri lainnya dari Brazil, Afrika Selatan, Norwegia, Perancis, Senegal dan Thailand berinisiatif untuk mendorong pembahasan isu kesehatan global dalam kerangka kebijakan luar negeri dalam suatu forum bernama Foreign Policy and Global Health (FPGH).

“Inti dari pertemuan FGPH tahun 2020 ini akan membahas tantangan yang muncul dari adanya pandemi Covid-19. Untuk mengatasinya, diperlukan kolaborasi antara negara dan antar pihak pada tata kelola kesehatan global yang harus dilakukan secara bersama dan kolaboratif baik dari sisi pemerintah, organisasi maupun industri,” ujar Kamapradipta dalam keterangan yang diterima Gatra.com, Jumat (29/5).

Dirinya menambahkan hasil akhir pertemuan yakni terciptanya kerja sama yang nyata dan konkret dalam pembuatan vaksin dan obat-obatan dengan harga yang terjangkau, serta kemudahan akses distribusi untuk semua lapisan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kemenkes RI, Acep Somantri menekankan pentingnya sinergi politik luar negeri (foreign policy) dan kebijakan kesehatan global (global health) guna mendukung kerja sama global dalam penanganan Covid-19. Melalui tatanan tersebut, kinerja Diplomasi Kesehatan Indonesia dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan Covid-19.

Acep mengatakan terdapat empat (4) fokus diplomasi kesehatan yang dilakukan yakni: peningkatan kapasitas Indonesia dalam pencegahan, deteksi dan respon; menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 melalui join-production; mengupayakan peluang kerja sama riset obat dan vaksin Covid-19, termasuk kerja sama clinical trial; dan peluang partisipasi Indonesia pada scalling-up produksi obat dan vaksin baru Covid-19 saat sudah ditemukan.

“Kita memiliki kemampuan untuk mendukung scalling-up produksi vaksin untuk kebutuhan global karena Indonesia memiliki Bio Farma yang produk vaksinnya sudah diakui WHO dan digunakan di lebih dari 140 negara,” ujar Acep.

Indonesia juga telah berpartisipasi dalam WHO Solidarity Trial yang bertujuan untuk mempercepat penemuan obat dan vaksin yang berkualitas, manjur dan aman. Solidarity Trial menunjukkan bahwa dunia menggalang kerja sama riset untuk mengatasi masalah bersama yaitu penanganan Covid-19.

Direktur Operasi Bio Farma, M. Rahman Roestan, mengatakan dalam menghadapi Covid-19, Indonesia memerlukan kolaborasi Industri–Regulasi–Diplomasi terutama saat pandemi dimana seluruh negara bergerak untuk mencari mitra kerja sama.

“Diplomasi kesehatan global menyatukan disiplin kesehatan masyarakat, urusan internasional, manajemen, hukum dan ekonomi dan berfokus pada negosiasi yang membentuk dan mengelola lingkungan kebijakan global untuk kesehatan. Hubungan antara kesehatan, kebijakan luar negeri dan perdagangan menjadi hal yang baru dalam diplomasi kesehatan global,” ujar Rahman.

Terkait pembuatan vaksin jangka panjang, Bio Farma tergabung dalam konsorsium nasional pengembangan vaksin bersama Eijkman dan Litbangkes. Dalam jangka pendek ini, Bio Farma akan berkolaborasi dengan lembaga riset luar negeri, salah satunya Coalition for Epidemic Preparedness Inovation (CEPI) dari Oslo Norwegia, dan manufacturer dari China yang telah diakui WHO dan bersedia memberikan transfer teknologi ke Indonesia. “Sehingga hal ini merupakan bukti nyata adanya kolaborasi riset dan produksi lintas negara,” pungkas Rahman.