Semarang, Gatra.com - Pengurus Pondok Pesantren Al-Asror Gunungpati Semarang KH Mamnukhin Khalid menilai penerapan new normal atau kenormalan baru tidak bisa diterapkan di lingkungan pesantren jika tidak ada bantuan fasilitas dari pemerintah.
"Kalau pesantren harus mengikuti skema kenormalan baru, maka harus diakomodir oleh pihak pemangku kebijakan karena pesantren harus memiliki standar khusus," ujar Gus Nukhin sapaan akrabnya saat ditemui Gatra.com, Jumat (29/5).
Ia juga menjelaskan, pemerintah tidak dapat memaksakan dunia pesantren di Indonesia untuk mengikuti skema kenormalan baru tanpa pengecualian.
"Kalau memang kami dipaksa untuk mengikuti skema kenormalan baru yang ditentukan pemerintah tanpa memperhatikan bagaimana kondisi kami, saya yakin asosiasi pesantren tidak bisa menerima," tegasnya.
Meski demikian, katanya, sebagai warga Nahdliyin ia akan menghormati keputusan tersebut meski tidak dapat menjalankannya.
"Secara pribadi dan yayasan kami tidak akan bisa mengikuti aturan tersebut jika memang diberlakukan, tapi kami tetap menghomati keputusan tersebut," ungkapnya.
Menurutnya, kondisi pesantren terutama pesantren tradisional atau salafiyah di Indonesia tidak dapat mengikuti aturan tersebut karena hampir seluruh santri berkegiatan di ruang lingkup yang cukup kecil.
"Pesantren kami ini luasnya 4 hektar. Dihuni seribu santri baik putra dan putri. Tentu saja tempatnya sangat terbatas, saat ini saja rata rata satu kamar bisa dihuni 20 atau 50 santri," ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya berharap ada bantuan atau perhatian dari pemerintah bagi kalangan pesantren dalam menghadapi era new normal.
"Sekali kali kami ini kalangan pesantren yang diperhatikan, kami juga terdampak dalam pandemi ini," tandasnya.
