Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad mengatakan, penyertaan 12 BUMN dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menimbulkan risiko yang besar. Pasalnya, sebelum pandemi Covid-19 terjadi, beberapa BUMN memang sudah memiliki beban utang yang cukup besar.
“Kalau melihat update dari pemerintah tentang kebijakan fiskal melalui APBN. Maka, tidak banyak yang bisa kita harapkan untuk pemulihan ekonomi nasional. Sebab kita tahu, sektor dunia usaha, sektor industri manufaktur, UMKM, adalah sektor-sektor yang terdampak secara langsung, apalagi sektor pariwisata yang kita tahu salah satu sektor utama dan terdepan yang terdampak Covid-19 ini,” katanya di Jakarta, Senin (1/6).
Bahkan, lanjutnya, beberapa BUMN yang mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN), tetap tidak menunjukkan adanya kinerja yang baik sesuai harapan pemerintah. Malahan, beberapa BUMN yang menerima PMN ini mengalami kerugian di tahun 2018 lalu.
“Bahkan, Menkeu di tahun 2018 sempat secara langsung mengatakan bahwa tujuh BUMN ini telah menerima PMN, tapi kinerja keuangannya tetap merugi. Menunjukkan bahwa PMN dalam situasi normal saja tetap output-nya tidak menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Apalagi dalam kondisi Covid-19 sekarang ini kita mau memberikan alokasi PMN, maka tentu risikonya akan jauh lebih besar,” ujarnya.
Selain itu, Kamrussamad juga menjelaskan, Garuda Indonesia sebagai salah satu BUMN yang termasuk dalam program PEN, pada Juni 2020 ini menghadapi jatuh tempo utang senilai US$500 juta. Dikhawatirkan, dana talangan yang akan diberikan pemerintah sebagai program PEN malah akan digunakan untuk melunasi utang itu.
“Garuda, yang sahamnya dimiliki pemerintah 60,54%, itu diberikan dana talangan senilai Rp8,5 triliun. Pertanyaan ini juga yang mengkhawatirkan buat kita, menimbulkan banyak pertanyaan. Kalau itu terjadi, maka sungguh sangat ironis tentunya kebijakan ini,” ungkapnya.
Ia menyayangkan, postur revisi APBN untuk ketiga kalinya di tahun 2020 ini, menunjukkan kompensasi dan belanja penanganan Covid-19 temasuk PEN sangat kecil. Sedangkan, beberapa alokasi belanja negara lainnya yang dinilai tidak terlalu penting di tengah pandemi ini malah jauh lebih besar.
