Bandung, Gatra.com - Panitia Kerja (Panja) percepatan penanganan COVID-19 DPRD KBB menilai Pemda Bandung Barat belum mempunyai basis data yang jelas sebagai acuan untuk menghadapi new normal atau adaptasi kebiasaan baru (AKB) di tengah pandemik COVID-19.
Ketua Panja DPRD KBB, Bagja Setiawan mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi ke tiga kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 KBB untuk menyusun basis data agar bisa dipertanggungjawabkan tatkala memutuskan new normal.
"Rekom ketiga ini bagaimana secara objektif Gugus Tugas atau Pemda mempunyai basis data yang jelas yang bisa dipertanggung jawabkan untuk memulai new normal ke depan," kata Bagja, Kamis (4/6).
Ia mencontohkan, angka indeks reproduksi Covid-19 (Rt) sebesar 0,93, yang dikeluarkan GTPP Covid-19 KBB. Menurutnya, angka itu harus dihitung kembali oleh pakar epidemiologi yang kredibel.
Pasalnya, kasus COVID-19 di Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, membuktikan ada penyebaran dari satu orang postif Covid-19 bisa menularkan hingga ke dua orang lebih.
"Kalau kemudian ada hitungan reproduksi COVID-19, nol koma sekian. Kita perlu hitung kembali secara benar. Karena kasus terdekat Tanimulya 1 orang menularkan lebih ke 2 orang bahkan bisa lebih," jelasnya.
Lebih jauh, Panja DPRD KBB mengkritisi soal longgarnya penerapan PSBB periode ketiga yang saat ini masih diterapkan hingga 12 Juni 2020.
"Protokol PSBB seharusnya masih dilaksanakan, namun hari ini di lapangan seolah sudah selesai. Cek poin sudah tidak ada, skema bantuan sosial di daerah PSBB juga tidak ada, tidak kelihatan. Dengan kondisi ini, intinya KBB belum siap dengan new normal," pungkas Bagja.
Sementara itu Ketua GTPP Covid-19 yang juga Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan sejumlah persiapan untuk bisa menerapkan new normal.
Aa Umbara memastikan, saran dan rekomendasi dari Panja bakal ditindaklanjuti.
"Jadi kelengkapan perayaratannya harus dipersiapkan dengan benar, lalu protokol kesehatannya pun harus benar. Termasuk industri, perkantoran, dan wisata. Kalau misalkan tidak melakukan itu, ya kita tidak bisa new normal," ucap Aa Umbara.
