Mamuju, Gatra.com-Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Mamuju, melalukan rapat bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mamuju terkait penambahan anggaran Pilkada 9 Desember 2020.
Ketua TAPD Mamuju, Suaib Kamba mengatakan, penambahan anggaran itu telah disepakati. Melihat kebutuhan KPU dan Bawaslu Mamuju di masa pandemi covid-19 ini. Senin, (8/6) "KPU Mamuju sekira Rp4,8 miliar dan Bawaslu sekira Rp 700 juta," kata Suaib, yang juga selau Sekkab Mamuju, itu.
Anggaran itu, lanjut Suaib, bersumber dari anggaran negara dan daerah. Sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Hal itu bisa dilakukan mengingat beberapa alokasi anggaran daerah direfocusing. Bahkan nilainya mencapai Rp170 miliar. "Formal Kemendagri, bisa pakai APBD dan APBN. Kami ambil 50 persen APBN dan 50 persen APBD," jelas Suaib.
Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menyebut, surat edaran dari KPU RI menginstruksikan agar KPU Mamuju melajukan pencermatan dan rasionalisasi anggaran. Termasuk menghilangkan beberapa kegiata sosialisasi yang dapat mengumpulkan massa.
Karena pelaksanaan Pilkada bakal berlangsung di tengah pandemi, pihaknya membutuhkan tambahan anggaran Rp4,8 miliar untuk kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD), masker, dan beberapa prtokol kesehatan lain yang bakal diterapkan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan sekretariat KPU Mamuju.
Kampanya tetap ada cuman kalau ada pertemuan paling banyak 20 orang. Diaturan itu kampanye ditekankan lewat sistem virtual makanya kami bakal tambah APK (Alat Paraga Kampanye, red). Baliho maskimal tiga per kabupaten. Spanduk dua per desa dan kelurahan," sebut Hamdan.
Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin mengaku, penambahan anggaran itu bakal dimaksimalkan di TPS dan pengadaan APD bagi petugas di lapangan.
Terkait pola pengawasan di tengah pandemi, Rusdin menjelaskan, bakal tetap menyesuaikan. Bawaslu akan memastikan selalau hadir di lapangan. "Kami menunggu mekanisme pengawasan dari PKPU yang akan diterbitkan. Tapi sejauh ini kami sudah melakukan pengawasan," tandas Rusdin.
