_thumb.jpg "Koalisi Musisi Gelar Aksi Bela Palestina di Depan Kedubes AS, Tunjukkan Solidaritas untuk Gaza")
Indragiri Hulu, Gatra.com - Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), mendapatkan dukungan tambahan dana untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, dari APBN sebesar Rp 15,29 Miliar.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Inhu Hendrizal, mengatakan, kepastian adanya penambahan anggaran tersebut dari hasil teleconference bersama Kementrian Keuangan,Mendagri, KPU dan pihak-pihak terkait, Kamis (11/6).
Ia menyebut, TAPD sebelumnya sudah mengajukan penambahan anggaran Pilkada ke APBN. Langkah itu dilakukan menyusul adanya beberapa anggaran yang dirasionalisasi Pemkab dalam penanganan pandemi virus corona atau covid-19.
"Rasionalisasi anggaran penanganan virus corona menjadi acuan untuk kita ajukan ke APBN sebesar Rp15,878 Miliar," katanya, Kamis (11/6).
Sementara itu Ketua KPU Inhu, Yenni Mairida saat dikonfirmasi perihal angka yang diajukannya ke TAPD untuk penambahan anggaran Pilkada di masa pandemi virus corona dirinya masih enggan memberikan angka real.
"Belum ada kepastian terkait hal tersebut. Yang kami ajukan tidak keluar dari acuan terkait pemenuhan protokol kesehatan," kata Yenni melalui pesan singkat whatsapp pribadi miliknya, Kamis (11/6).
Yenni menambahkan, bahwa saat ini dirinya belum bisa menjelaskan secara rinci dikarenakan masih dalam proses menghitung kebutuhan.
"Kami belum bisa sampaikan secara jelas karena masih menghitung kebutuhan berdasarkan kebutuhan yg tertuang dalam PKPU pada saat pandemi," ujar Yenni.
Bahkan saat ditanyakan lebih lanjut berapa total anggaran yang diajukan ke TAPD, Yenni juga tidak menjelaskannya. Karena biasanya setiap pengusulan tentunya disebutkan nilai yang diusulkan.
Berbeda dengan KPU, di Bawaslu sendiri dengan tegas menyampaikan anggaran yang dibutuhkannya di masa pandemi virus corona untuk perhelatan pilkada sebesar Rp2,9 Miliar dan itu juga sudah diajukan ke TAPD.
Ketua Bawaslu Inhu, Dedi Risanto kepada Gatra.com mengatakan, penambahan anggaran ini diakibatkan adanya penyusuaian petugas bawaslu dimasa pandemi virus corona atau covid 19.
"Jika semula Nilai Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kita Rp10 miliar maka akibat pandemi ini bawaslu membutuhkan tambahan dana sekitar Rp2,9 miliar," ujar Dedi.
Dedi menjelaskan, penambahan Tempat Pemilihan Suara (TPS) menjadi salah satu faktor penambahan anggaran di bawaslu.
"Karena adanya penambahan TPS maka otomatis personil bawaslu juga bertambah, begitu juga dengan pembelian Alat Pelindung Diri (APD) para petugas kami," tuturnya.
