Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan pemberian insentif hanya untuk nakes penanganan Covid-19 yang dipekerjakan RSUD Karanganyar dan di 21 puskesmas yang tersebar di 17 kecamatan.

"Itu insentif khusus sebagai penghargaan bagi nakes. Rincian besaran per nakes dihitung Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK)," katanya kepada Gatra.com di gedung DPRD Karanganyar, Jumat (12/6).

Bupati Juliyatmono menyebut insentif daerah untuk nakes di RSUD dan Puskesmas menandakan hanya mereka yang bekerja di instansi pemerintah. Artinya, nakes di instansi faskes milik swasta tak dijatah.

Lebih lanjut Juliyatmono mengatakan tiap nakes di RSUD dan puskesmas memiliki kriteria tersendiri yang menentukan besaran insentifnya.

Ditanya terkait insentif nakes dari pemerintah pusat, ia menyebutnya belum cair. Hanya saja Juliyatmono memastikan daerah dengan pusat memiliki kriteria berlainan untuk menentikan calon penerima insentif. Bahkan satu orang tidak bisa menerima dobel insentif.

"Ada syarat tertentu bagi nakes yang diusulkan menerima insentif pusat. Kabarnya sampai Rp 15 juta untuk dokter spesialis," katanya.

Disebutnya, insentif daerah bersumber APBD Kabupaten Karanganyar 2020 bagi nakes merupakan akumulasi perhitungan kerjanya menangani pasien Covid-19 mulai Maret sampai akhir Juni 2020.

Sementara itu Ketua Perhimpunan Klinik & Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia (PKFI) Karanganyar Dr Ita Kusumawati, M.Kes tak menyanggah insentif nakes bagi mereka yang dipekerjakan di RS rujukan Covid-19. Sebenarnya, lanjutnya, nakes di RS dan klinik swasta juga pantas mendapatkannya.

"Kami menangani screening awal. Seperti pasien batuk pilek. Semua pasien ini akan mengarah kemana rujukannya," katanya.

Meski demikian, ia yang bekerja di RS Griya Husada 2 mengaku patuh aturan pemerintah. Ia hanya berharap nakes di RS dan klinik swasta menerima kapitasi penuh dari BPJS Kesehatan.