Indragiri Hulu, Gatra.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) meminta tambahan anggran Pilkada sebesar Rp15,5 Miliar, menyusul penyusuaian protokol kesehatan ditengah pandemi virus corona atau covid-19.
Angka tersebut terbilang cukup fantastis nilainya jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga yakni Pelalawan yang hanya mengajukan penambahan anggaran sekitar Rp4,9 Miliar dimasa pandemi ini. "Yang kita ajukan untuk penambahan anggaran sekitar Rp 4,9 Miliar lebih, peruntukanya untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD) petugas, seperti masker dan hand sanitizer dengan jumlah 850 TPS," ujar Ketua KPU Pelalawan Wan Kardi Wandi kepada Gatra.com, Jum'at (12/6)
Lalu bagaimana dengan pengajuan anggaran Pilkada Inhu ? Mari kita lihat perbandingannya. Komisioner KPU Inhu, Dwi Apriansyah Indra kepada Gatra.com, Jum'at mengatakan dari jumlah Rp 15,5 miliar yang diajukan ke Pemkab dan pelaporan ke Kemendagri, pemerintah pusat sudah memproyeksikan anggaran tersebut sekitar Rp15,2 miliar."Yang dari APBN Rp 15,2 miliar, tetapi itu masih proyeksi. Pemerintah masih mempertimbangkan kemampuan APBN," kata Dwi melalui pesan singkat whatsapp pribadi miliknya, Jum'at (12/6).
Yayan menjelaskan, pengajuan tambahan anggaran Pilkada sebesar Rp 15,5 miliar tadi sesuai dengan hasil Rapat dengar Pendapat (RDP) antara KPU RI, Komisi ll DPR RI, Mendagri, Bawaslu RI, dan DKPP, dengan ketentuan pelaksanaan Pilkada lanjutan harus memenuhi standar protokol kesehatan.
KPU Inhu sendiri menilai bahwa, nilai yang diproyeksikan pemerintah pusat angkanya masih dibawah yang diajukannya, sehingga mereka akan melakukan rasionalisasi anggaran kembali ditubuh penyelenggara pilkada tersebut.
Selain itu anggaran tadi menurut KPU dipergunakan untuk pembelian APD bagi petugas panitia adhock dilapangan selama pemilihan nantinya berlangsung. "Penambahan anggaran tadi untuk memenuhi protokol kesehatan yakni seperti pembelian masker, hand sanitizer, disinfektan, rapid test, sarung tangan untuk sekali pakai," kata Yayan.
Selain itu menurut Yayan, penambahan anggaran tersebut juga akan dipergunakan untuk menerapkan konsep social dan psychal distancing dengan estimasi perkiraan masing-masing tps jika sebelum pandemi diisi dengan 800 pemilih kini setelah menerapkan protokol kesehatan maka jumlah pemilih hanya berkisar 500 tiap TPS. "Dengan adanya penambahan tps tentunya petugas dilapangan juga bertambah pengalokasian anggara itu kesini," tuturnya.
Yayan menambahkan jika sebelum adanya pandemi jumlah tps di inhu terdapat 882 TPS maka setelah pandemi virus corona menjadi 1050 TPS, yang artinya mendapatkan tambahan 168 TPS.
Untuk diketahui sebelum adanya pandemi corona ini Pemkab Inhu sendiri sudah menghibahkan dana Pilkada sebesar Rp 27,6 Miliar yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD) November 2019 lalu.
