Karanganyar, Gatra.com - Masa pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam membuktikan kerja profesionalnya. Rangkaian pengujian dari instansi pengawasan, kini tertunda. 

Hal itu disampaikan Kepala BPS Kabupaten Karanganyar, Dewi Triharyuni kepada wartawan usai Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di kantornya, Selasa (16/6). 

Dijelaskannya, tim dari Kementrian PAN RB mengutus timnya secara berkala untuk menguji petik hasil kerja BPS. Namun pada masa pandemi COVID-19, ia tidak yakin tim tetap melakukan pengujian ke lapangan. Selain itu, pengumpulan data responden secara langsung di masa pandemi COVID-19 juga tak sederhana seperti sebelum pandemi. 

"Kita enggak tahu responden menjawab jujur atau tidak. Apalagi saat pandemi, mereka khawatir menerima tamu dari petugas BPS masuk ke rumah. Ini tantangan kami di masa pandemi untuk tetap berintegritas," katanya. 

Terkait pencanangannya, Dewi Triharyuni mengatakan proses membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM reformasi birokrasi di BPS Karanganyar telah dimulai sejak 2015. Memasuki masa pandemi COVID-19, tugas itu  kian berat. Oleh karenanya semua belah pihak harus memiliki komitmen yang kuat.

“Mulai pimpinan sampai dengan bawahan harus punya mindset, pola pikir dan budaya kerja yang sama sehingga keberhasilan membangun zona integritas ini dapat dicatat,” terangnya.

Ia juga menyampaikan syarat membangun zona integritas diantaranya Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dalam hal laporan keuangan dan nilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) dengan nilai minimal C.

“Alhamdulillah semua syarat tersebut telah kita penuhi, BPS Karanganyar memperoleh nilai SAKIP 62,45 atau setara dengan nilai B,” katanya.

Ditambahkannya berbagai upaya perubahan dilakukan BPS Kabupaten Karanganyar demi terwujudnya Good Government dan menghasilkan Aparatur BPS yang profesional, integritas serta amanah. Yakni menyajikan data statistik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah diakses dan lebih berkualitas.  

Sementara Itu, Bupati Karanganyar Juliyatmono mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan BPS Kabupaten Karanganyar demi terwujudnya reformasi birokrasi BPS yang bersih dari KKN dan profesional dalam bekerja.

Pihaknya berharap BPS dan Pemerintah serta semua pihak dapat bersinergi sebagai bagian integritas agar pemerintah selalu mengedepankan pelayanan terbaik ke masyarakat.