Jakarta, Gatra.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Ekonomi Umarsyah mendukung DPR dan pemerintah dalam menyelesaikan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang saat ini masih dibahas Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR).
Umarsyah menyebut pembahasan RUU Cipta Kerja hendaknya tidak terburu-buru dan harus melibatkan masyarakat agar menghasilkan regulasi yang baik. PBNU pun siap duduk bersama dengan DPR dan memberikan masukan yang membagun terkait RUU Ciptaker.
"DPR jangan memaksakan pembahasan RUU Cipta Kerja selesai dalam waktu dekat. Karena tidak hanya UMKM yang dibicarakan di situ, tapi multi aspek. Konsentrasi masyarakat maupun DPR belum optimal karena masih fokus pada covid-19. Terlambat sedikit tidak apa-apa, tapi lebih baik hasilnya.Kita duduk bareng, kami siap memberikan input," kata Umarsyah, saat dihubungi wartawan, di Jakarta Selasa (16/6).
Umarsyah mengatakan, peraturan perundang-undangan pada hakikatnya adalah hasil kesepakatan sosial. Salah satu mekanisme yang perlu dilakukan adalah DPR melakukan dialog untuk menerima masukan strategis terkait RUU Cipta Kerja.
Dikatakan, dengan komunikasi intensif antara DPR dan masyarakat, optimisme akan lahirnya undang-undang dapat menjawab persoalan masyarakat di tingkat akar rumput.
"Kalau diprosesnya benar dan DPR mau dengar dan mengenali persoalan di bawah, saya optimistis akan lahir Undang-Undang Cipta Kerja yang menjawab persoalan di UMKM. Karena sebenarnya persoalan ini bukan persoalan baru, ini persoalan lama yang berada di tataran UMKM," kata Umarsyah.
