Semarang, Gatra.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah (Jateng) akan melakukan kordinasi dengan gugus tugas Covid-19 Jawa Tengah untuk pelaksanaan pilkada serentak 2020 di 21 kabupaten/kota.
Ketua KPU Jateng, Yulianto Sudrajat menyatakan koordinasi ini berkaitan terkait standar protokol kesehatan dan kebutuhan alat pelindung diri (APD).
“Kami tidak hanya berkoordinasi dengan gugus tugas Covid-19, tapi juga Dinas Kesehatan, Kesbangpol, dan TNI- Polri,” katanya usai bertemu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di kantor Gubernur di Jalan Pahlawan Kota Semarang, Rabu (17/6).
Agenda pertemuan dengan Gubernur untuk membahas persiapan pilkada serentak, terkait dengan anggaran dan standar protokol kesehatan.
Lebih lanjut Yulianto menyatakan, koordinasi dengan gugus tugas Covid-19 ini merupakan saran Gubernur Jateng agar pelaksanaan pilkada mendatang memenuhi protokol kesehatan ketat untuk mencegah penyebaran virus tersebut.
Nantinya seluruh petugas Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) akan lengkapi dengan alat pelindung kesehatan seperti masker, sarung tangan, penyediaan hand sanitizer, dan jarak antarpetugas.
Jumlah pemilih di tiap tempat pemungutan suara (TPS) dibatasi maksimal 12 orang agar bisa jaga jarak, serta alat coblos yang digunakan sekali pakaian, tidak bergantian seperti sebelumnya.
“Ini bagian dari KPU dalam menyelenggarakan pilkada sesuai protokol kesehatan,” ujarnya.
Terkait anggaran pilkada di 21 kabupaten/kota, Yulianto menyatakan, KPU sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Beberapa daerah sudah menyanggupi akan membantu untuk alat pelindung kesehatan dan sebagian juga membantu anggaran.
“Kebutuhan dan efisiensi yang dilakukan KPU dan kesanggupan masing-masing daerah berbeda-beda. Kekurangan dana sudah kami sampaikan kepada Gubernur. Selain itu melalui KPU RI juga akan dimintakan melalui APBN,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan, untuk kebutuhan anggaran pilkada akan dibahas lagi karena semua daerah sudah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.
Namun, lanjut Ganjar, apabila diperlukan refocusing anggaran untuk mendukung kebutuhan anggaran pilkada akan dibahas lagi dengan kepala daerah masing-masing.
“Kalau untuk kebutuhan alat pelindung kesehatan dikoordinasikan dengan gugus tugas Covid-19. Saran saya KPU membuat grading atau sortasi agar kebutuhan anggaran bisa terpenuhi semua,” ujar Ganjar.
