_thumb.jpg "Koalisi Musisi Sepakat Palestina-Israel Bukan Konflik, Melainkan Genosida")
_thumb.jpg "Bagaimana Musisi Bersikap terhadap Gerakan Boikot Produk Terafiliasi Israel?")
_thumb.jpg "Koalisi Musisi Gelar Aksi Bela Palestina di Depan Kedubes AS, Tunjukkan Solidaritas untuk Gaza")
Pekanbaru, Gatra.com - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan berpeluang membentuk koalisi Megapro (Mega-Prabowo) bersama Partai Gerindra untuk pilkada Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
Peluang koalisi itu terbentuk seiring keinginan PDI Perjuangan mendukung bupati petahana, Sukiman. Sukiman sendiri merupakan kader Partai Gerindra sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Rokan Hulu.
Ketua pemenangan pemilu DPD PDI Perjuangan Riau, Syafaruddin Poti, mengatakan meski partainya hingga kini belum mengeluarkan surat keputusan, namun pihaknya cendrung mendukung Sukiman pada pilkada Rokan Hulu 2020.
"80 persen mungkin kita akan mendukung Pak Sukiman. Tapi secara umum untuk saat ini belum ada keputusan partai," jelasnya kepada Gatra.com, Minggu (21/6).
Poti menambahkan, meski koalisi dengan Partai Gerindra berpeluang terbentuk, hal itu bakal ditentukan sejauh mana usulan PDI Perjuangan diterima oleh Bupati Rokan Hulu Sukiman, maupun oleh Partai Gerindra.
"Ya, kita tentu berharap sosok wakil Pak Sukiman itu bagian dari PDI Perjuangan," tekan Poti yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Riau tersebut.
Adapun syarat minimal untuk maju sebagai kandidat kepala daerah di Kabupaten Rokan Hulu, harus memperoleh dukungan 9 kursi di DPRD Rokan Hulu. Dalam gelaran pemilu 2019, PDI P berhasil mengamankan 6 kursi dari 45 anggota parlemen Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan Partai Gerindra memperoleh 8 kursi parlemen. Raihan kedua partai lebih dari cukup untuk mengusung pasangan calon kepala daerah.
Meski begitu, kata Poti, dukungan resmi baru akan diketahui ketika Ketua Umum PDI P, mengumumkan secara nasional dukungan PDI P untuk setiap pilkada serentak 2020.
"PDI Perjuangan tak akan menyerahkan dukungan per-person, tapi disampaikan secara umum, secara global (nasional) oleh Ibu Megawati. Sekaligus penyerahan surat keputusan," tukasnya.
