Home Ekonomi Sektor Lain Mlempem, Pemkot Surabaya Andalkan Pendapatan PBB

Sektor Lain Mlempem, Pemkot Surabaya Andalkan Pendapatan PBB

Surabaya, Gatra.com - Selama pandemi Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sangat mengandalan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak bumi dan bangunan (PBB). Pemkot menargetkan PAD sebesar Rp 1,3 triliun tahun ini dari penarikan PBB.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumartono mengatakan, sudah mengerahkan sejumlah petugas untuk mendatangi rumah-rumah warga. Tim pajak mengingatkan warga agar membayar PBB tepat waktu.

"Untuk PBB, kami kerahkan tim untuk mengingatkan warga Surabaya agar tepat waktu membayar PBB. Kami datangi ke rumah-rumah warga untuk melunasi pembayaran PBB," kata Yusron kepada Gatra.com, Minggu (28/6).

Yusron menjelaskan, progres terkini, penarikan PBB dari wajib pajak, sudah mencapai 40% dari target yang ditetapkan tersebut. Dia optimis bahwa targetnya akan tercapai hingga akhir tahun.

Alasannya, rumah atau tempat tinggal tidak terpengaruh dengan pandemi Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung. Juga, berbeda dengan restoran, hotel, atau tempat wisata yang mengandalkan pemasukan dari banyak sedikitnya tamu.

Seperti diketahui, mayoritas hotel, tempat wisata yang dikelola pemerintah maupun swasta, dan restaurant, mengalami penurunan pengunjung karena pandemi Covid-19. Akibatnya, PAD Surabaya hanya terealisasi Rp 2,6 triliun atau 35% dari target 2020 sebesar Rp 9,683 triliun.

Karenanya, selain menerjunkan tim untuk mengingatkan wajib pajak atas kewajibannya, Yusron juga menyatakan telah membebaskan wajib pajak dari denda keterlambatan. Artinya, PBB rumah mewah atau bukan, denda keterlambatan pembayaran tahun lalu, akan dihapus.

"Kami berikan kebebasan, kalau ada tunggakan (pembayaran PBB) tahun lalu, denda dibebaskan. Tentu untuk meringankan pembayaran. (Tanpa melihat rumah mewah atau bukan) denda akan kami bebaskan dalam rangka pandemi," kata Yusron.

Karena itu, Yusron berharap wajib pajak membayar PBB tepat waktu. Menurutnya, PAD di sektor PBB sangat perlu untuk menjalankan Menurutnya, PAD di sektor PBB sangat perlu agar pemkot dapat terus melakukan pembangunan wilayah.

643