Karanganyar, Gatra.com - Oknum mengatasnamakan LSM dan wartawan berulah di Karanganyar. Berbekal data penyelewengan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diragukan kebenarannya, oknum tersebut melakukan pemerasan.
Kasus itu mencuat setelah guru-guru di 11 TK memberanikan diri menolak diperas. Dalam mediasi belum lama ini, Yulianto, seorang yang mengaku menjembatani komunikasi antara oknum LSM dan wartawan dengan pengawas pendidikan dan guru menampik dirinya terlibat dalam konspirasi. Ia justru mengatakan pengawas pendidikan di Colomadu berusaha mengondisikan agar oknum LSM dan wartawan tak mengusiknya lagi. Caranya dengan menawarkan uang 'tali asih' yang dihimpun dari 11 TK di Colomadu.
"Saya tidak menyebut angka. Dari UPT bilang, uangnya supaya diberikan ke Koko (rekannya). Saya enggak bisa memutuskan nominalnya. Justru orang dari UPT itu bilang per sekolah ditarik Rp 2 juta," kata Yulianto saat diklarifikasi jajaran Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Karanganyar, Senin (29/6).
Sementara itu Sekretaris PDM Karanganyar Sarilan M Ali mengatakan telah menerjunkan tim pencari fakta ke Colomadu. Ia juga menyerahkan pendalaman kasusnya ke lembaga bantuan hukum Muhammadiyah Karanganyar. Ia berjanji akan menempuh jalur hukum apabila ditemukan delik untuk diadukan ke penegak hukum. Termasuk jika ditemukan dugaan penyelewengan BOP PAUD. Saat ini, opsi yang diambil adalah meminta Yulianto berhenti melakukan hal-hal meresahkan guru TK Aisyiyah.
Dikonfirmasi terpisah, Kabid Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar Hari Waluyo mengaku telah mengklarifikasi Ketua IGTKI Colomadu, Marsih dan Korwil Bidang Pendidikan Colomadu, Endang. Keduanya disebut-sebut mengondisikan oknum LSM dan wartawan agar tidak lagi mengusik dengan tuduhan penyimpangan BOP PAUD. Mengenai hal itu, Hari mengatakan Marsih dan Endang menyanggah terlibat.
"Keduanya hanya diundang dalam mediasi itu. Nominal uang untuk pengondisian justru dari mulut oknum LSM tersebut. Bahkan Marsih dan Endang pulang duluan," katanya.
Hari meminta seluruh jajaran pendidikan menolak segala bentuk pemerasan. Ia meyakini tata kelola bantuan tanpa penyimpangan. Sehingga, tak perlu takut dengan tuduhan jika berlaku benar.
Mengenai BOP PAUD, ia memastikan datanya sulit dimanipulasi. Seluruh data siswa mustahil digelembungkan atau dipangkas, karena bersumber Dapodik yang selalu dimutakhirkan dan dikroscek lapangan oleh instansi terkait.
"Kami dirugikan dengan tuduhan itu. Perintah dari Kadinas, kami akan menempuh jalur hukum," katanya.
