Karanganyar, Gatra.com - Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar memprediksi penurunan perolehan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 186.827.464.577. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta serius terhadap potensi pendapatan sebelum dibahas di rancangan APBD perubahan 2020.
“Semua sektor terguncang dengan wabah Covid-19. Kita melakukan lima kali perubahan penjabaran. Kita berhitung lagi untuk menyesuaikan pendapatan,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemkab Karanganyar, Kurniadi Maulato di rakor rencana perubahan pendapatan daerah TA 2020 di ruang Podang I Setda Pemkab Karanganyar, Rabu (1/7).
Pendapatan yang diprediksi berkurang signifikan itu mengubah rencana pendapatan daerah yang semula Rp2.225.308.095.000 menjadi Rp2.038.480.630.422 atau berkurang 8,40 persen.
Kurniadi menyebut anggaran yang tersisa setelah refokusing untuk Covid-19 hanya cukup membiayai kegiatan rutin OPD. Namun tidak bisa melakukan inovasi-inovasi daerah dan urusan urgen lainnya. Terlebih, Dana Alokasi Umum (DAU) dipangkas 10 persennya dari semula sekitar Rp90 miliar. Padahal itu diperlukan untuk membayar gaji pegawai Rp4,5 miliar per bulan.
“Jika dengan mengandalkan anggaran yang tersisa, maka dikhawatirkan Kasda kolaps. Perlu selektif mencairkan anggaran,” katanya.
Ia menyebut pendapatan daerah yang masuk mencapai ratusan juta rupiah per hari, namun kini hanya sekitar Rp50 juta saja. OPD diminta kreatif dan intens memaksimalkan pendapatan karena mayoritas anggarannya terkena refokusing.
Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan anggaran refokusing masuk ke rekening belanja tak terduga (BTT) yang hanya dapat dicairkan untuk urusan kesehatan, jaringan pengaman sosial (JPS) dan pemulihan.
Yuli, sapaan akrabnya memastikan penggunaannya sudah dihemat sehingga diharapkan sisanya dapat dikembalikan untuk program strategis OPD sesuai penetapan APBD. Meski, jumlahnya tidak akan sama.
“BTT baru keluar untuk sembako dan JPS. Itu sudah sangat hemat. Diharapkan dengan efisiensi BTT, dapat dikembalikan ke OPD,” katanya.
Sementara itu penurunan pendapatan dialami hampir semua OPD penyetor kas daerah. Di Dinas Perhubungan, Plt Kepala Dishub mengatakan pendapatan di sektor parkir yang ditarget Rp607 juta, ternyata turun menjadi Rp454 juta.
“Car Free Day tidak dibuka selama pandemi Covid-19. Padahal di situ potensi parkirnya besar,” katanya.
Sedangkan di sektor pajak penerangan jalan umum (PJU) yang ditarget Rp5,4 miliar, turun menjadi Rp 4,7 miliar. Itu dikarenakan banyaknya pabrik-pabrik pengguna listrik tutup akibat wabah.
