Home Politik Walikota Tak Tahu Daerahnya Zona Merah, Ini Kata Pengamat

Walikota Tak Tahu Daerahnya Zona Merah, Ini Kata Pengamat

Palembang, Gatra.com – Penyataan Walikota Palembang, Harnojoyo yang tida megetahui status zona merah Covid-19 Palembang pada 1 Juli 2020 lalu mendapat tanggapan dari pengamat di Sumsel.

Pengamat Kebijakan Publik sekaligus dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) MH Thamrin menilai, kemungkinan besar Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang khususnya Wako tidak sengaja membuat respon tersebut.

"Respon Wako yang mengatakan tidak tau (zona merah) mudah-mudahan hanya respon kebetulan saja yang mungkin spontan terucap tidak sengaja. Karena kalau menggambarkan ketidaktahuan, terkesan seolah pemerintah tidak pernah berusaha sungguh-sungguh mengendalikan pandemik Covid-19," ujarnya kepada Gatra.com, Kamis (2/7).

Thamrin mengatakan, meski pemkot tampak membuat pernyataan yang kurang rasional. Dirinya yakin Wako Palembang tahu betul apa kebijakan dan keputusan terbaik yang mesti diambil untuk masyarakatnya. "Pemkot harusnya punya rencana kebijakan pasti yang akan ditempuh dalam rangka penangangan Covid-19. Misal memiliki alternatif, dalam arti kalau suatu kebijakan tidak tercapai, maka dapat dengan segera diganti dengan pilihan lainnya. Harus ada Plan A dan Plan B-nya," kata dia.

Menurutnya, Pemkot Palembang tidak memberi keterangan jelas saat peralihan kebijakan dari penghentian penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan. Ia menyebut, Pemkot tampak terburu-buru merubah warna zona wilayah, ditujukkan dengan ketidak sabaran untuk masuk era normal baru.

"Anggapannya saat berada di zona oranye seolah sudah berhasil menangani pandemik COVID-19. Padahal dalam perspektif kebijakan, patokan angka belum dapat dijadikan dasar untuk mengambil aturan tertentu," jelasnya.

Apalagi menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dalam aturan telah menetapkan agar pemimpin jangan pernah mengganti suatu kebijakan pengendalian baru sebelum memastikan bahwa wabah benar-benar dapat terkendali.

Thamrin menegaskan, sebaiknya Pemkot konsisten memilih kebijakan. Apakah harus PSBB atau menerapkan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan yang lebih diperketat. Asal kebijakan tersebut dapat tertib dengan basis yang kuat, sehingga hasilnya efektif. "Tapi belajar dari apa yang sudah dilakukan maka kata kunci keberhasilan pencegahan penularan adalah partisipasi masyarakat. Disamping memperkuat aturan, supaya setiap kasus cepat terlacak, terdeteksi dengan segera. Kemudian prioritaskan protokol preventive yang baku," tandas dia.

2245