Jakarta, Gatra.com - Menteri Pertanian Syahrul Limpo mengatakan bakal mempercepat musim panen. Tujuannya, untuk membuat produksi beras surplus. Bahkan, Kementan akan menyiapkan 7,4 juta hektare lahan sawah yang tersedia untuk mendukung percepatan musim panen. "Kita ingin menghasilkan 15 juta ton beras," kata Syahrul di Jakarta, Jumat (3/7).
Menurutnya, saat ini stok beras dalam negeri yang masih tersedia per Juni 2020 sebanyak 7,49 juta ton. Dengan prediksi panen MT II ini, maka Syahrul memprediksi stok hingga akhir Desember 2020 akan mencapai 22 juta ton.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo berencana membuat Kalimantan Tengah sebagai kawasan food estate atau lumbung pangan alternatif di luar Jawa. Namun, kabarnya hal ini tidak melibatkan Kementan yang malah menimbulkan tanda tanya.
Menurut Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono, seharusnya Kementan dilibatkan dalam rencana tersebut. Ia menilai Kementan memiliki analisis terkait dengan lahan rawa atau gambut yang ada di Kalimantan apakah bisa ditanami oleh padi atau tanaman pangan lainnya.
Ia menduga, presiden juga sudah menilai mengenai program cetak sawah baru kurang maksimal meski itu merupakan tupoksinya Kementan.
Jajaran menteri yang diutus Presiden Jokowi adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, sangat aneh jika Jokowi tidak melibatkan Menteri Pertanian untuk urusan yang seharusnya menjadi core business-nya. Sebaliknya, Presiden malah melibatkan Menteri yang bukan urusan utamanya mengurusi pangan.
