Mamuju, Gatra.com - Rapat paripurna penyampaian saran tahap kedua panitia khusus atau pansus DPRD Sulawesi Barat kepada pemerintah provinsi Sulawesi Barat terhadap penanganan pencegahan covid 19, berlangsung Jumat (3/07). Para anggota pansus memberikan tujuh catatan kepada pemerintah.

Anggota DPRD Sulbar Bonggalangi saat menyampaikan saran kedua ke DPRD Sulbar mengatakan tim gugus covid-19 Sulbar diharapkan segera membayarkan insentif bagi tenaga medis dan penjaga pos perbatasan. tim gugus juga diharapkan melakukan validasi data masyarakat penerima bantuan sosial agar penyaluran nya tepat sasaran.

"Pengadaan rapid test dan swab test PCR diharapkan segera diadakan tim gugus kerja. Selain itu tim gugus tugas covid-19 Sulbar juga diminta mengkalibrasi kembali alat kesehatan seperti termogran atau alat pengukur suhu tubuh sebab kami menemukan di lapangan alat pengukur suhu tubuh banyak yang rusak." kata Bonggalangi.

Bonggalangi kembali menyampaikan selain agar seluruh daerah di Sulbar untuk saling berkoordinasi terkait surat izin berbadan sehat khususnya masyarakat yang memiliki keperluan insidentil.Pemprov Sulbar juga diminta untuk meninjau kembali biaya rapid test karena dinilai membebankan masyarakat yang beraktivitas keluar daerah.

"Kami harap Pemprov Sulbar memperhatikan posko-posko perbatasan dan memberikan bantuan dengan porsi yang sama seperti alat pelindung diri vitamin dan bahan makanan lainnya."pungkas Bonggalangi.

Anggota DPRD Sulbar juga menyoroti protokol kesehatan di sejumlah instansi pemerintahan yang dinilai masih longgar dengan belum tersedianya tempat cuci tangan dan tidak memakai masker dan lainnya anggota DPRD Sumbar meminta agar instansi pemerintah memperhatikan protokol kesehatan sebab pandemi covid 19 belum berakhir.