Jakarta, Gatra.com - Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno menilai ada empat poin penting yang perlu dimaknai dan menjadi alasan sehingga mendukung Rancangan Undang-undang Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP), demi menguatkan ideologi dasar negara yang telah diletakkan para founding fathers sejak republik ini berdiri.
“Poin pemikiran ini telah dirumuskan bersama pelaku sejarah yakni Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD),” katanya di Gedung MPR, Jakarta, Jumat (3/7).
Try menyebut yang pertama, yakni pembinaan ideologi Pancasila harus diperkuat karena sejak era reformasi wacana pembinaan ideologi Pancasila berangsur ditinggalkan dan ditanggalkan. Padahal Pancasila menjadi identitas Indonesia.
Dia menyebut pelajaran Pancasila wajib menjadi kurikulum inti mulai dari TK sampai SMA. Sehingga penghayatan dan pengamalannya menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara.
"Kedua, sebagai konsekuensi dari poin pertama, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila harus disikapi serius. Hal ini untuk mencegah runtuhnya nilai-nilai luhur bangsa seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, Keadilan Sosial dan yang paling penting adalah Gotong Royong," ujarnya.
Try menilai pembinaan ideologi Pancasila yang dijalankan dengan komitmen segenap bangsa dapat menangkal bibit intoleransi yang berkembang luas di tengah masyarakat.
Ketiga, lanjut Try, penguatan Pancasila yang mengakar kuat dalam diri bangsa dapat mencegah dampak globalisasi yang masif.
"Kami melihat Pancasila harus hadir terus menerus di tengah era semakin canggihnya teknologi informasi dengan tendensi dominasi negara maju atas bangsa kita," katanya.
Keempat, untuk menghadapi tantangan atas eksistensi Pancasila, diperlukan lembaga khusus yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan ideologi bangsa tersebut.
"Atas dasar pemikiran tersebut, kami mendukung penguatan Badan Ideologi Pancasila yang diatur dalam payung hukum yang lebih tinggi seperti undang-undang bukan hanya Perpres," katanya.
Agar pembinaan ideologi Pancasila tidak tergantung rezim, Try mengapresiasi kebijakan Presiden yang telah membentuk badan pembinaan Pancasila UKP PIP dan kemudian menjadi BPIP.
Dan diharapkan poin-poin tersebut dapat menjadi pemahaman kolektif di level legislatif sehingga MPR dapat mendukung rencana pembentukan UU PIP.
