Jakarta, Gatra.com - Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, mengatakan, tidak setuju jika terjadi rangkap jabatan direksi atau komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

"Para komisaris dan direksi itu rangkap jabatan atau enggak. Kalau rangkap jabatan saya tidak setuju itu," ujar Emrus akhir pekan ini di Jakarta.

Emrus menilai bahwa rangkap jabatan seolah hanya orang tertentu saja yang mempunyai kemampuan. Padahal, dari sekitar 260 juta jiwa di Indonesia bayak talenta-talenta yang bisa memimpin perusahaan pelat merah.

"Seolah-olah [rangkap jabatan ini hanya] mereka saja yang mampu. 260 sekian juta penduduk Indonesia, menurut saya rangkap jabatan itu keputusan ketidakadilan," ujarnya.

"Banyak. Dari 260 juta itu ada, masa orang 1 itu merangkap di 2 jabatan. Saya menyatakan, rangkap jabatan di BUMN contoh ketidakadilan. Bukan hanya dia yang mampu memengang jabatan. Jadi seperti ini harus dibogkar," katanya.

Jika terjadi debat terbuka antara Anggota DPR, Adian Napitupulu versus Erick Thohir, maka harus bisa mengugkap jumlah fasilitas yang pejabat dan berbagai persoalan di persahaan pelat merah.

"Luar biasa kan itu. Kalau mereka di luar negeri di hotel berapa lama dia tinggal, dicek dulu itu. Bonus. Kalau itu dibongkar, saya yakin BUMN tidak perlu utang. Banyak pengeluaran-pengeluaran yang menurut saya tidak produktif dan tidak penting, ya beruntang terus BUMN kita," ucapnya.