Jakarta, Gatra.com- COVID-19 berdampak ke seluruh sektor, terutama memunculkan permasalahan sosial. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sempat menyatakan, pandemi memengaruhi kelompok masyarakat paling rentan miskin, orang lanjut usia, penyandang cacat, pemuda, dan indigenous people.
Apabila tidak ditangani dengan tepat, dikhawatirkan pencapaian pembangunan dunia lewat Sustainable Development Goals (SGDs) terhambat. Selain itu, dapat meningkatkan ketidaksetaraan, diskriminasi, dan pengangguran global dalam jangka menengah dan panjang.
Sektor bisnis berperan penting dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan pemerataan sosial. Oleh karena itu, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) terus berkoordinasi dengan 40 perusahaan anggotanya.
Di era new normal ini, Chairman IBCSD, Sihol Aritonang memaparkan bahwa penciptaan lapangan kerja, pengembangan teknologi, inovasi, dan investasi menjadi sektor yang mampu memulihkan dampak sosial. Oleh karena itu, ia juga membutuhkan dukungan dan arahan dari pemerintah terutama Kementerian Sosial (Kemensos) dan Bappenas.
“Kemensos menginspirasi agar sektor swasta semakin giat menjalankan program sosial di sekitarnya. No one left behind, kita berbicara tentang bagaimana menjangkau sejauh mungkin agar semua mendapatkan kesempatan pemberdayaan,” ujarnya dalam IBCSD Web Series, Kamis (9/7).
Webinar bertemakan “No One Left Behind: Private Sector and Government Synergy for Social Welfare” menghadirkan Menteri Sosial Juliari Batubara, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti, Presiden Direktur PT East West Seed Indonesia (Panah Merah) Glenn Pardede, Vice President Product Management BNI Rizwan Nazarudin dan Guru Besar Department Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI Bambang Shergi Laksmono.
Sihol mengatakan, seluruh sektor harus terintegrasi guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan mencapai Sustainable Development Program (SDGs). Selanjutnya, siap berpikir komprehensif dan holistik karena persoalan pembangunan cukup banyak dan kompleks.
“ Setiap aktor [stakeholder] dan negara harus bisa menciptakan sinergi. Masing-masing anggota, kita persilahkan menemukan sendiri bentuk dimensi pembangunan mana yang akan mereka adopsi. Kemudian melakukannya dengan serius. [Intinya] setiap orang tidak boleh ada yang tertinggal. Harus bisa melakukan yang terbaik dengan kualitas bagus dan dampak [positif] maksimum,” tuturnya.
Menanggapi hal ini, Menteri Sosial Juliari Batubara menuturkan, kolaborasi antara bisnis dan pemerintah dapat dilakukan melalui beberapa upaya. Bentuk dukungan berupa strategi penanggulangan kemiskinan melalui implementasi program Bantuan Stimulan Untuk Usaha. Bantuan itu dapat diakses melalui KUBe, kewirausahaan sosial maupun skema pendanaan lainnya untuk Pengembangan Usaha seperti Pusat Investasi Pemerintah, Kredit Usaha Rakyat, Kredit Ultra Mikro, PNM Mekaar dan sebagainya.
“Pemerintah Indonesia telah menyiapkan kerangka kebijakan yang mendukung adanya kemitraan pemerintah dan swasta. [Terutama] dalam penyaluran bantuan sosial secara nontunai melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. [Peraturan itu] menyebutkan bahwa upaya yang dilakukan dalam penyaluran program bantuan sosial dilaksanakan secara non-tunai, begitupun dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Potensi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan”, ujar Juliari Batubara dalam pidato kuncinya
Selain itu, Menteri Sosial juga mengapresiasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah memenuhi tujuan kebijakan dari sisi bisnis dan non-bisnis. Mereka memacu pemerintah untuk berperan lebih aktif guna memperkuat hirarki dan regulasi.
“ Pemerintah menyiapkan kerangka kebijakan secara non-tunai terhadap strategi inklusif mengenai penanggulangan kemiskinan. Saya ingin mengajak sektor swasta, tapi menawarkan kesempatan berinvestasi pada wilayah penelitian, advokasi kepada masyarakat. Lebih dekat dengan masyarakat. Saya berharap pemerintah dan swasta, harmonis menjalankan program bersama,” ucap Juliari Batubara.
Salah satunya, langkah Bank BNI dalam menjalankan program “Ayo Menabung dengan Sampah”. Menurut Chairman IBCSD, program tersebut memiliki beragam manfaat. Selain mengatasi permasalahan limbah plastik, juga membantu memulihkan ekonomi warga yang terdampak akibat Covid-19.
Vice President Product Management BNI, Rizwan Nazarudin menuturkan, program Bank Sampah termasuk agenda BNI Go Green. Selain menciptakan lingkungan yang bersih, program ini bertujuan mendukung inklusi keuangan.
“Bentuk ekonomi kerakyatan, menciptakan produk daur ulang dari sampak anorganis seperti plastik. Ini menimbulkan kekuatan ekonomi dan lapangan kerja baru. Sasarannya mulai dari sekolah hingga ke lingkungan masyarakat. Kita juga memberikan edukasi seputar lingkungan bersih, rapi, dan sehat dengan menabung sampah,” katanya.
Gerakan Ayo Menabung dengan Sampah merupakan kelanjutan dari pilot project yang telah berlangsung sejak tahun 2018 di kota administratif Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Hingga September 2019, gerakan ini sudah diikuti lebih dari 150.000 siswa serta 5.000 warga dan pasukan orange, lebih dari 200 bank sampah dengan total dana hasil penjualan yang telah dihimpun mencapai lebih dari Rp3 miliar.
Selain BNI, Anggota IBCSD lainnya seperti PT East West Seed Indonesia (Panah Merah) juga telah menunjukkan program yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu terobosannya yaitu memberikan return dan keuntungan dengan mengandalkan benih sayuran.
“Kalau tidak ada benih, tidak ada sayuran. Kita research menghabiskan lebih dari Rp200 miliar. Saat ini kami bekerja memproduksi benih di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung. Sudah ada sekitar 17 ribu petani yang terlibat dan menghasilkan 150 jenis produk yang tersebar di beberapa market. Kami mau support petani di Indonesia,” ucap Presiden Direktur PT East West Seed Indonesia (Panah Merah) Glenn Pardede.
Contoh lainnya yaitu program School Improvement dari produsen pulp dan kertas, Grup APRIL yang bertujuan memperbaiki kualitas maupun infrastruktur sekolah dalam mencapai tujuan SDGs#4 Pendidikan yang Berkualitas. Dengan program ini, masyarakat di sekitar wilayah perusahaan perobasi tetap akan mendapatkan akses pendidikan yang layak di tengah pandemi berlangsung.
Rangkaian webinar IBCSD untuk pencapaian SDG di era new normal yang dimulai pada bulan Juni lalu akan berlangsung hingga Agustus. Webinar berikutnya akan digelar pada tanggal 30 Juli mendatang untuk membahas pilar ekonomi dan pilar lingkungan pada 13 Agustus. (Adv)
