Yogyakarta, Gatra.com - Dosen Sosiologi Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Daerah Istimewa Yogyakarta AB Widyatama menilai pembangunan tol oleh Kabinet Presiden Joko Widodo, terlebih di masa pandemi Covid-19 bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Negara seharusnya terlebih dahulu memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan.
Hal ini disampaikan Widyatama yang menjadi narasumber dalam webminar "Kepentingan Ekonomi Politik Dibalik Pembangunan Jalan Tol Indonesia" yang diselenggarakan LBH Yogyakarta, Rabu (15/7).
"Ini termasuk pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo. Di mana negara telah merampas hak warga negara dan dampaknya adalah berkurangan lahan yang berfungsi sebagai ketahanan pangan," katanya.
Apa yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan jalan tol ini menurutnya adalah dalih utama untuk perluasan pertumbuhan ekonomi yang hanya bisa dinikmati segelintir orang dengan mengatasnamakan kesejahteraan rakyat.
Widyatama sangat menyayangkan kebijakan meneruskan pembangunan tol ini meminggirkan kepentingan utama yang harus dipenuhi negara untuk rakyatnya seperti pangan, kesehatan dan pendidikan.
"Pembangunan infrastruktur jalan tol sekarang ini sesungguhnya bukan pemenuhan infrasturktur dasar publik. Tetapi jalan tol digunakan untuk memenuhi reproduksi pengadaan modal segelitir orang," ucapnya.
Jalan tol menurut Widyatama sebagai simbol yang hanya menguntungkan kelas menengah karena menjadi jalur utama untuk kendaraan pribadi mereka. Sebab di Indonesia hanya kalangan menengah ke atas saja yang mampu membeli mobil.
Sementara, Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Hubungan Kelembangaan Lembaga Ombudsman DIY Yustica Eka Noor Ida melihat dampak membangun jalan tol yang meningkatkan kepemilikan kendaraan dan bahan bakar.
"Pemerintah seharusnya lebih terfokus pada pembangunan infrastruktur transportasi public seperti kereta api," katanya.
Selain tidak memakan banyak lahan, di mana jalan tol minimal membutuhkan 60 meter sedangkan jalur ganda kereta api hanya 22 meter. Pembangunan jalur kereta juga mampu mengangkut penumpang dua kali armada bus dan hanya membutuhkan 10 liter per Km.
"Khusus jalan tol Yogyakarta-Solo, kami memberi perhatian pada dua hal. Pertama hilangnya lahan subur pertanian, dan kedua harus mempertimbangkan keberadaan situs purbakala yang banyak di sana," jelasnya.
Melalui rilisnya, Dwi Wahyu Ketua fraksi PDIP dan Wakil Ketua Komisi B meminta pembangunan jalan tol harus bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat dalam bentuk peningkatan ekonomi rakyat.
"Rakyat tidak sekedar menerima dampaknya saja tapi harus diposisikan sebagai subyek pembangunan jalan tol itu sendiri. Jalan tol kedepan tidak hanya mementingkan pengusaha besar saja," ucapnya.
Dwi menyatakan kegiatan ekonomi masyarakat harus mendapakan kemudahan aksesbilitas atau pintu keluar jalan tol ke berbagai sentra produksi masyarakat baik untuk suplai bahan baku produksi maupun pemasaran hasil produksi.
