Ambon, Gatra.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku telah mempersiapkan sumber daya manusia yang dimiliki, berjumlah 799 orang pada empat 4 kabupaten yang bakal menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Maluku. Meski lembaga ini masih mengkhawatirkan akses internet yang kemungkinan dapat menjadi hambatan saat Pilkada.
Ketua Bawaslu Maluku, Abdullah Ely menyebutkan, akses internet terutama pada Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang agak memprihatinkan, dibanding tiga kabupaten lainnya, yang bakal menggelar Pilkada serentak tahun 2020 ini.
“Infrastruktur internet di Kabupaten MBD lebih mengkhawatirkan, dibandingkan tiga kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Seram Bagian Timur,” ungkap Abdullah, kepada Gatra.com di Ambon, Sabtu malam (18/7).
Menurutnya, internet menjadi hambatan terbesar di Kabupaten MBD karena akses atau infrastruktur internet yang sama sekali tidak tersedia.
“Sebelumnya akses internet yang tersedia dan digunakan oleh teman-teman Bawaslu Maluku Barat Daya adalah layanan dari Uniqlo. Namun saat ini sudah tidak berfungsi dengan baik,” ungkapnya.
Abdullah mengatakan bahwa persoalan ini dapat menjadi hambatan dalam berkomunikasi antara pihaknya dari Bawaslu Maluku dengan rekan-rekannya di Bawaslu Maluku Barat Daya. Bahkan komunikasi mereka bisa saja menjadi terputus sama sekali.
“Agar bisa melakukan komunikasi yang baik dengan kami di Bawaslu Provinsi, teman-teman Bawaslu di MBD akan mencari tempat yang ideal, dan hanya pada spot-spot tertentu, baru bisa berkomunikasi lewat SMS atau pun telepon,” tuturnya.
Padahal dalam proses Pilkada ini, lanjut Abdullah, hal yang paling diutamakan adalah proses bimbingan teknis maupun proses pengawasan serta hal-hal yang berkaitan dengan pentahapan itu dilakukan secara online. Ini terutama terkait dengan protokol kesehatan di saat pandemi Covid-19, yang belum memungkinkan untuk mengadakan kegiatan berkumpul dalam jumlah banyak orang.
“Nah ini yang menjadi realita kita di Maluku dan juga teman-teman di Maluku Barat Daya,” ujar Abdullah.
Saat rapat koordinasi (rakor) Sinergitas Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak pada empat kabupaten di Provinsi Maluku, yang digelar secara virtua loleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, Jumat (10/7), dan juga diikuti Mendagri Tito Karnavian, masalah akses internet ini juga disinggung Gubernur Maluku Murad Ismail.
Gubernur Murad meminta dukungan Pemerintah Pusat, melalui Mendagri Tito Karnavian, agar berkenaan mendorong pihak Telkom maupun Telkomsel untuk memperkuat sistem dan jaringan komunikasi internet, pada empat kabupaten yang bakal menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Maluku tersebut.
