Batam, Gatra.com - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepulauan Riau (Kepri), Ahmad Ma'ruf Maulana mengatakan, pihaknya terus melakukan pelbagai upaya untuk membantu pemerintah dalam memulihkan pertumbuhan ekonomi di Kepri yang lesu akibat dampak pandemi Covid-19.
Maruf mengatakan, Kadin Kepri akan terus memberikan masukan yang solutif dengan melakukan pembenahan paska Pendemi Covod-19 melalui program Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) murah, yang telah diluncurkan sejak 11 Mei 2020 lalu.
"BBK murah ini solusi yang diberikan Kadin Kepri untuk mempercepat dalam pemulihan pertumbuhan perekonomian Kepri agar menarik investor datang," ujarnya,
Ma'ruf menyebut, kenapa Kadin menawarkan konsep pemulihan ekonomi melalui BBK murah, karena program ini memberi kemudahan yang luar biasa pada investor. Salah satunya, menggratiskan sewa lahan selama 5 tahun pertama untuk investor yang akan menanamkan modalnya di Kepri.
"Dalam program ini, Kadin Kepri sudah menyiapkan lahan seluas 30 hektar yang tersebar di Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Lahan tersebut bersifat clean and clear secara legalitas maupun administrasi. Investor yang datang tinggal menggunakannya tanpa harus direpotkan soal perizinan serta legalitas lahan itu," ujarnya.
Ma'ruf merinci, sejak diluncurkan di Kantor Kadin Batam 11 Mei 2020 lalu, sudah ada 11 perusahaan asal Amerika yang menyatakan bersedia masuk ke Kepri dan akan memanfaatkan program BBK murah yang ditawarkan oleh Kadin Kepri, dengan nilai investasi sekitar US$ 50 juta dengan estimasi penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.000 orang.
"Kalau kondisi Covid-19 membaik, Kadin akan bertandang ke Amerika Sarikat untuk bertemu dengan pihak perusahaan yang berencana membuka usahannya di Kepri," ucapnya.
Sejumlah perusahaan dari Jepang, diakuinya, juga sudah menyatakan bersedia untuk berinvestasi di BBK. Pihaknya terus melakukan komunikasi dengan para calon investor. Bahkan, tidak menutup kemungkinan beberapa perusahaan dari luar negeri yang tertarik memanfaatkan program BBK murah
tersebut.
Kadin Kepri, kata Maruf, juga sudah berkordinas terkait program ini ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan menggandeng Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mempermudah perizinan.
"Respon Menko terkait hal ini sangat bagus, Kadin Kepri mendapat apresiasi dan dukungan. Sebab, konsep untuk pemulihan ekonomi seperti ini pertama di Indonesia sehingga berpotensi menjadi percontohan untuk daerah lainnya. Apalagi mendapatkan respon positif dari Presiden," katanya.
Untuk memberikan kemudahan pengurusan izin usaha pada investor yang masuk, Ma'ruf meminta kepala daerah di kawasan BBK untuk berkolaborasi dengan Kadin. Tugas Pemda adalah mempermudah birokrasi agar tidak berbelit-belit, mahal dan lama, sehingga investor mau menanamkan modalnya dan melakukan produksi di Kepri.
"Untuk mendukung program itu, Pemda di kawasan BBK murah harus meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar perekonomian Kepri berputar lebih kencang. Minimal, membantu pelaku UMKM mendapat akses ke lembaga keuangan seperti perbankan, agar usaha mereka bisa bangkit lagi," tuturnya.
“Dengan begitu, program tersebut akan lebih efisien dan masif. Pemda di BBK dari sekarang sebaiknya melakukan pemetaan ekonomi kerakyataan dengan membuat klaster usaha berdasarkan jenis usaha, maupun parameter lainnya,” tambahnya.
