Jakarta, Gatra.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, meminta agar dibuka asal-usul sekitar 5.000-6.200 orang direksi dan komisaris BUMN, termasuk siapa yang menitipkannya.
"Ada 5.000 orang lain yang kita tidak tahu titipan siapa. Ada 6.200 paling tidak, kalau angkanya 7.200 yang kita tidak tahu titipan siapa. Titipan siapa yang 5.000-6.200 orang ini?" ujar Adian dalam tayangan langsung perbicangan virtual pada Kamis (23/7).
Adian mempertanyakan asal-usul direksi dan komisaris BUMN tersebut setelah memperkirakan jumlah BUMN ?dan direksi serta komisarisnya. Menurut dia, perhitungan ini berdasarkan pernyataan pihak Kementerian BUMN yang menyebut pada Maret 2020 bahwa total BUMN ada sekitar antara 1.000-1.200.
"Kalau ada 1.000-1.200 BUMN dari induk, anak, cucu, mungkin sampai cicit dan setiap BUMN itu punya 3 direksi, punya 3 komisaris, maka kira-kira jumlah direksi dan komisaris di BUMN ada antara 6.000-7.200 orang. Sangat banyak. Luar biasa," cetus dia.
Namun, lanjut Adian, dari sekitar jumlah tersebut, mengapa yang disorot itu yang jelas asal-usulnya, di antaranya dari partai politik, relawan, TNI, Polri, dan lainnya. "Sekarang opini digiring sedemikian rupa. Yuk bicara yang 1.000, jangan bicarakan yang 5.000. Yuk kita bicarakan yang 1.000, jangan yang 6.200. Enggak fair. Jangan pernah membicarakan yang tidak jelas asal-usulnya dulu. Oke kita bisa bedah yang 1.000," ujarnya.
Menurut Adian, ribuan komisaris dan direksi BUMN yang jumlahnya diperkirakan antara 5.000-6.200 orang ini belum diketahui darimana asal-usulnya, serta siapa yang menitipkan mereka. Ini harusnya diungkap agar imbang dan terang benderang.
"Titipan pengusahakah? Titipan mafia kah? Titipan keluarga kah? Titipan hantu dedemit ada enggak? Menurut saya, lucu kalau kita bicara 50, 60, 70, 100, 1.000 orang jelas asal-usulnya. Asal-usulnya dari partai, kementerian, relawan, instansi, pendukung Jokowi, dan sebagainya. Ada 1.000 orang, kita ribut yang 1.000," ujarnya.
Menurut Adian, orang-orang lupa membicarakan atau meributkan asal-usul yang sekitar 5.000 hingga 6.200 orang lainnya yang juga sama-sama titipan atau sama-sama dibawa oleh pihak tertentu, sehingga dapat menjadi komisaris atau direksi di BUMN.
Adian mengungkapkan demikian, karena menurutnya, tidak pernah ada iklan lowongan kerja di media massa atau pun lainnya untuk mengisi posisi komisaris maupun direksi BUMN. Untuk menjadi direksi atau komisaris BUMN, itu hanya melalui jalur khusus, karena tidak pernah ada iklan lowongannya.
"Bagaimana kalau yang 5.000, yang 6.200 itu titipan mafia migas, titipan mafia infrastruktur, titipan mafia impor, titipan mafia alkes dan sebagainya. Mungkin enggak?Mungkin karena kita tidak tahu asal-usulnya dari mana," ujarnya.
Secara logika, kata Adian, yang dapat mengisi jabatan direksi dan komisaris di perusahaan pelat merah ini adalah mereka yang bersepakat dengan program-program dan ide-ide yang diusung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, posisi tersebut harusnya diisi oleh orang-orang yang mempunyai komitmen sama agar tidak terjadi pembangkangan dan program-program pemerintah bisa berjalan atau terlaksanan hingga tingkat paling bawah.
"Bagaimana mungkin ada orang yang dulu tidak setuju dengan ide itu, menolak ide dan tujuan itu, ketika Jokowi menang mendapatkan posisi-posisi," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Adian juga membantah kabar yang beredar soal meminta jatah untuk posisi direksi maupun komisaris di BUMN kepada Erick Thohir. Menurutnya, ia tidak pernah berkomunikasi dengan Erick selepas berakhirnya Pilpres.
"Kalau Pak Erick bilang ada yang menteri telepon dia, ada WhatsApp, ada yang telepon dan WhatsApp dia menitipkan nama. Kita lakukan itu? Tidak. Saya tidak telepon dia, tidak titipkan berkas, tidak titip apa-apa ke dia [Erick]," ucapnya.
Sementara itu, Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menyampaikan, Adian menyampaikan pernyataan tersebut karena tidak memahami mekanisme di perusahaan. Dia juga mepertanyakan, apakah pernah ada lowongan pekerjaan untuk mengisi jabatan direksi maupun komisaris.
Menurutnya, tidak adanya pengumuman tersebut karena ini merupakan ranahnya pemegang saham. Dengan demikian, Adian menyampaikan pendapat tersebut karena tidak memahami mekanisme perusahaan.
