Jakarta, Gatra.com – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berencana mempercepat pembangunan data center di Indonesia. Kali ini pembangunan tersebut akan menggalang kerja sama dengan pemerintah Perancis. Rencana itu diutarakan oleh Menkominfo Johnny G. Plate saar kunjungan kehormatan Dubes Perancis untuk Indonesia, Oliverd Chambard ke kantor Kominfo, Jakarta pada 17 Juli 2020.
“Secara khusus hari ini (17/7) Dubes menyampaikan komitmen pemerintah Perancis untuk terlibat dalam pembiayaan dan mengambil bagian di dalam pembangunan data center pemerintah di Indonesia yang dibiayai oleh pemerintah Perancis,” ujar Johnny melalui keterangan resminya.
Politikus NasDem itu menjelaskan Pusat Data Nasional itu memiliki jaringan yang diintegrasikan ke data-data pemerintah dengan sistem proteksi berlapis. Pusat data tersebut diharapkan akan mampu mencegah migrasi data dari satu lembaga ke lembaga lainnya serta memperkuat sistem ketahanan data nasional.
Langkah yang diambil pemerintah melalui Kominfo yang mendorong percepatan pembangunan Pusat Data Nasional dengan sokongan pembiayaan dari pemerintah Perancis juga mendapatkan kritik dari banyak kalangan. Anggota Komisi I DPR, Sukamta menyebutkan agak aneh untuk membangun sebuah infrastruktur kritis untuk kepentingan nasional strategis, pemerintah harus meminta bantuan pihak asing.
“Mengapa untuk bangun data center yang merupakan infrastrukfur vital pemerintah harus dengan dana asing? Semua data pemerintah akan ada dalam pusat data tersebut. Wajar timbul kekhawatiran apabila ada campur tangan asing di situ. Potensi penambangan data oleh asing menjadi semakin terbuka. Saya ingatkan pemerintah tentang kedaulatan data. Jangan sampai kedaulatan data kita tergadaikan nantinya,” ujar Sukamta dalam keterangan kepada Gatra.com, Kamis (30/7).
Politikus PKS yang dikenal kritis itu mengatakan pemerintah harus memperjelas skema kerja sama yang diambil dalam keputusan itu. Ia menyebutkan jika asing ikut terlibat dalam merancang spesifikasi teknis dan implementasi maka jelas akan membahayakan unsur keamanan dari pusat data nasional.
Sukamta menambahkan dalam hal teknis, Indonesia memiliki banyak pemain lokal yang kompeten. Di Indonesia sudah banyak pemain data center yang diakui global. Konsultan IT di tanah air pun juga tidak ketinggalan kompetensinya. “Bahkan ada cloud computing provider global yang 'numpang' di data center lokal kita. Kita harus bisa mandiri. Bibit-bibit yang kompeten harus kita dukung. Jangan justru kita membesarkan kepentingan asing,” katanya.
Ia mencontohkan banyaknya data center milik BUMN yang eksisting di Indonesia seperti Telkom yang membangun pusat data di Bekasi. “Sepertinya aneh, kenapa kok pemerintah justru membangun data center sendiri dengan campur tangan asing ya. Kita sepertinya menghadapi era industri 4.0 dengan setengah-setengah. Skema pendanaan dari asing ini buktinya, urusan yang sangat vital pun kita tidak berusaha untuk berdikari,” tutup wakil rakyat dapil Yogyakarta itu.
