Yogyakarta, Gatra.com - Pembangunan jalan tol di Daerah Istimewa Yogyakarta ditolak 26 organisasi masyarakat sipil, termasuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yogyakarta. Dana pembangunannya diminta untuk mengatasi pandemi Covid-19.
Direktur LBH Yogyakarta, Yogi Zul Fadhli, menyebut proyek jalan tol minim keterlibatan publik seperti proyek infrastruktur lain yakni Bandara International Yogyakarta di Kabupaten Kulonprogo.
“Tidak pernah terjadi dialog yang substansial dan tulus dengan publik. Pemerintah cenderung sembunyi-sembunyi dan sengaja menyingkirkan peran serta masyarakat,” ujar Yogi lewat pernyataan tertulis yang diterima Gatra.com, Jumat (7/8).
Gubernur DIY telah meneken penetapan lokasi pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo yang mencakup area 1.774.352 meter persegi di 14 desa di Sleman. Selain jalur ini, jalan tol di DIY juga rencananya dibangun menuju Bawen dan Cilacap.
Menurut Yogi, jalan tol akan menghabisi lahan pertaniankarena hampir 75 persen lahan untuk tol tersebut berupasawah. Apalagi alih fungsi lahan pertanian produktif di DIY mencapai lebih dari 250 hektar per tahun.
“Hancurnya persil-persil pertanian bahkan lingkungan, bukan perkara sepele. Lebih-lebih lagi, di tengah masa pandemi wabah Covid-19, menguatkan kedaulatan pangan dengan optimalisasi lahan pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pangan menjadi kebutuhan yang vital,” tuturnya.
Pemerintah juga dinilai sengaja menyalahgunakan makna kepentingan umum dalam pembangunan tol. “Pemerintah membikin muslihat seolah-olah jalan tol adalah kebutuhan atau kepentingan umum yang kelak menghadirkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, hingga ujungnya berbuah kesejahteraan. Padahal, bila ditelaah lebih dalam lagi, jalan tol boleh jadi cuma kepentingan segilintir pihak saja,” ujar Yogi.
Menurutnya, tol hanya akan digunakan oleh kelompok kelas menengah ke atas yang mampu membayar tarif. Jalan tol juga ditolak karena merampas ruang hidup di DIY demi menyokong sektor pariwisata. “Kemunculan jalan tol telah memasabodohkan keberlanjutan lingkungan hidup,” katanya.
Dengan alasan itu, 26 organisasi mendesak Gubernur DIY untuk menghentikan dan mencabut seluruh rencana kebijakan pembangunan jalan tol di DIY yang mengarah ke Solo, Bawen, hingga Cilacap.
Mereka juga meminta Pemda DIY melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, serta fokus pada penanggulangan pandemi covid-19. “Juga merelokasi seluruh anggaran tidak berbasis utang dalam pembangunan jalan tol untuk penanggulangan pandemi Covid-19,” katanya.
