Home Info Kementrian Memperkuat Kelembagaan Koperasi Nelayan

Memperkuat Kelembagaan Koperasi Nelayan

150

Jakarta, Gatra.com - Nelayan adalah profesi yang ditekuni oleh banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan pesisir.

Pemerintah telah membantu para nelayan meningkatkan penghasilannya melalui pembentukan koperasi-koperasi untuk mewadahi kegiatan usaha mereka.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan bahwa koperasi bisa menjadi pintu bagi pemberdayaan ekonomi para nelayan di Indonesia.

Untuk itu, pihaknya akan terus memperkuat kelembagaan koperasi yang menaungi para nelayan.

"Saya perlu mendapat banyak masukan untuk menyusun formula kebijakan agar lebih tepat sasaran," kata Teten pada saat berdialog dengan para nelayan anggota KSPPS BMT Mitra Umat, di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Pekalongan, Jumat (7/8).

Melalui dialog itu Teten ingin menggali lebih dalam apa sebenarnya yang dibutuhkan para nelayan untuk meningkatkan produksi tangkap hingga taraf hidup keluarganya.

"Kita memiliki potensi kekayaan laut yang bisa lebih dioptimalkan," kata MenkopUKM.

Untuk memenuhi kebutuhan para nelayan, Teten meyakini bahwa melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, semuanya bisa terpenuhi.

"Kita akan bantu dan kembangkan koperasi melalui pembiayaan dana bergulir," ujar Menkop UKM.

Bagi Teten, dengan memperkuat koperasi, beberapa masalah seperti modal kerja nelayan, pengolahan ikan hasil tangkap, memperbaharui kapal, sampai menambah armada kapal, bisa segera terselesaikan.

"Jangan sampai ada produk nelayan yang tidak terserap pasar," tandas Menkop UKM.

Dengan sudah menjadi anggota BMT Mitra Umat, para nelayan diharapkan Teten bisa lebih fokus dalam menangkap ikan di laut.

"Dalam hal ini, koperasi bisa menjadi offtaker dari hasil tangkap para nelayan," imbuh Teten.

MenkopUKM pun akan memperkuat ekosistem supply chain dengan ikan yang berstandar kualitas tinggi. Dari mulai proses tangkap, distribusi, hingga ke konsumen, harus tetap menjaga kualitas ikannya.

Teten mendorong koperasi memiliki industri pengolahan ikan. Sehingga, proses bisnis dari hulu hingga hilir bisa lebih dinikmati para nelayan.

"Kita bantu pengembangan usaha dan pembiayaannya, agar para nelayan punya pendapatan yang maksimum," ujar Teten.

Selain itu, Teten mendorong koperasi nelayan untuk menerapkan digitalisasi dalam memasarkan produknya. "Dengan begitu, bisa menjangkau pasar yang lebih luas.

Untuk itu, kemampuan SDM koperasi akan kita tingkatkan melalui program pelatihan," kata Teten.

Dana Bergulir Rp 5 M

Dalam kesempatan yang sama, Dirut LPDB KUMKM Supomo mengatakan bahwa pihaknya sudah menyalurkan pembiayaan dana bergulir bagi KSPPS BMT Mitra Umat sebesar Rp 5 miliar pada 27 Juli 2020.

"Pencairan ini merupakan bagian dari program PEN, dengan penundaan cicilan selama enam bulan ke depan," jelas Supomo.

Di samping itu, lanjut Supomo, berdasarkan hasil analisa, manajemen koperasi ini sudah bagus dengan laporan keuangan yang dikelola secara profesional.

Bahkan, KSPPS BMT Mitra Umat sudah menerapkan sistem online (digitalisasi) dalam operasional usaha dan komunikasi sesama anggota dengan pengurus koperasi.

Sementara itu, Ketua KSPPS BMT Mitra Umat M Zainuddin menjelaskan bahwa koperasi yang dipimpinnya berdiri sejak 1995.

Saat ini, wilayah kerja koperasi yang berkantor di Pekalongan itu masih sebatas provinsi Jateng dengan lima kantor cabang dan dua kantor kas pembantu.

Rencananya, lanjut Zainuddin, dalam lima tahun ke depan, koperasinya akan beroperasi secara nasional.

Zainuddin mengakui, dengan mendapat guyuran dana bergulir sebesar Rp 5 miliar dari LPDB KUMKM, sangat bermanfaat bagi kelangsungan usaha para anggota yang jumlahnya lebih dari 12 ribu orang.

Selain nelayan, anggota koperasi bergerak di sektor usaha perdagangan batik dan sembako, serta industri rumahan. Guyuran dana bergulir itu tentu saja akan sangat membantu mereka mengembangkan usahanya.

 

COMMENTS

LEAVE A COMMENTS