Jakarta, Gatra.com - Relawan Bersatu Jaga Jokowi (RBJJ) mendesak agar Presiden Jokowi segera mencopot atau mereshuffle Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dari jajaran pembantunya. Pasalnya, para relawan menilai, kerja Erick sebagai menteri tidak efektif.

"Kami relawan yakin bahwa Reshuffle adalah solusi terbaik hari ini untuk menjaga kepercayaan rakyat dan menumbuhkan harapan baru bagi rakyat," kata Koordinator RJBB, Aidil Fitri kepada Gatra, Selasa (11/8).

Padahal, seharusnya Kementerian BUMN dengan total aset hampir Rp8.000 triliun itu bisa diandalkan sebagai tulang punggung negara. Terlebih saat terjadi krisis seperti ini, yang mana diakibatkan oleh wabah Covid-19.

"Dalam situasi krisis ekonomi seperti sekarang, ketika pertumbuhan ekonomi anjlok menjadi -5,32 persen, menjadi bukti BUMN ternyata tidak mampu menjadi benteng ekenomi yang kuat," jelasnya.

Sebaliknya, para relawan justru melihat BUMN sebagai Kementerian yang paling banyak diterpa oleh isu-isu negatif selama beberapa bulan terakhir.

Mulai dari pertentangan soal data hutang Kementerian, penempatan TNI/Polri aktif sebagai komisaris, rangkap jabatan Direksi dan Komisaris BUMN, penggantian logo baru BUMN di tengah pandemi, video deklarasi calon presiden 2024, kasus Denny Siregar, polemik seputar transparansi rekrutmen 6000-7200 orang Direksi dan Komisaris BUMN, hingga viralnya pernyataan Menteri BUMN terkait keengganannya menjadi relawan uji coba vaksin.

"Semua itu hanya menimbulkan gaduh yang tak perlu terjadi. Pada akhirnya gaduh itu juga tidak mampu memberikan jalan keluar atas PHK Massal yang terjadi sejak Februari hingga Juli 2020 di 10 BUMN dan menimpa 3425 karyawan BUMN," imbuhnya.

Aidil melanjutkan, PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN itu, merupakan salah satu contoh buruk, terutama bagi perusahaan swasta. Karena sebelumnya, Presiden pernah mengatakan, untuk tidak melakukan PHK kepada karyawan perusahaan di tengah pandemi.

"Erick Thohir adalah contoh menteri yang gagal menjalankan amanah, visi dan misi presiden Jokowi. Padahal Presiden dalam pidato kemarahannya beberapa waktu lalu menekankan pentingnya sense of crisis dan kecepatan respon dari para menteri dalam menghadapi situasi ini," tegas dia.