Semarang, Gatra.com- Kebocoran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di kabupaten/kota di Jawa Tengah rata-rata mencapai 29%, bahkan ada yang sampai 51%.

Kebocoran PDAM ini yang akan dibereskan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, karena menjadi catatan Badan Pengawan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng.

“Nah itu (kebocoran PDAM) mesti kita bereskan,” kata Ganjar seusai menerima laporan pengawasan semester I tahun 2020 dari Kepala Perwakilan BPKP Jateng, Wasis Prabowo di kantor Gubernur di Semarang, Kamis (13/8).

Berdasarkan paparan Kepala BPKP Jateng, kebocoran PDAM di kabupaten/kota dengan rata-rata sebesar 29%, sedangkan batas maksimal kebocoran adalah 20%.

Selain masalah kebocoran PDAM, lanjut Ganjar, ada beberapa masalah lainnya harus dibereskan, antara lain tentang gula karena karena banyak pabrik gula tidak mendapatkan suplai bahan baku tebu dari petani tebu.

“Sayangnya masalah gula ini tidak langsung dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Jateng, sehingga tidak mudah untuk melakukan satu tindakan yang serta merta. Nanti akan kami surati satu persatu untuk bisa diselesaikan,” ujarnya.

Masalah lainnya, menurut Ganjar, adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jateng yakni Badan Kridit Kecamatan (BKK) yang tidak maksimal sehingga perlu mendapatkan perhatian serius untuk perbaikan.

Permasalahan BKK ini ditangani dengan menyatukannya menjadi jadi PT BKK sehingga lebih mudah dikontrol dengan baik.

Menurut Ganjar, hal lain yang harus diselesaikan adalah masalah sertifikasi tanah untuk bidang jalan, bidang balai besar wilayah sungai yang secara ukuran sangat panjang, besar, dan luas.

“Untuk menyelesaikan itu diperlukan perbaikan sistem atau pola dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka achievement menunggu diperiksa satu-satu,” ujarnya.