Home Ekonomi Legislator Kritik Pidato Kenegaraan soal Nota Keuangan&APBN

Legislator Kritik Pidato Kenegaraan soal Nota Keuangan&APBN

Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, mengkritik pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nota keuangan dan RUU APBN 2021. Pasalnya, dalam pidato kenegaraan itu, Jokowi menargetkan kebangkitan pertumbuhan ekonomi berada pada angka 4,5% hingga 5,5%.

"Pertanyaan yang muncul adalah mampukah tim ekonomi pemerintah mewujudkan hal tersebut dengan mengandalkan sektor konsumsi dan investasi sebagai lokomotif utama dalam mencapai target pertumbuhan tersebut?" katanya di Jakarta, Sabtu (15/8).

Kamrussamad menyoal itu karena kinerja pemerintah di semester pertama tahun 2020 terlihat kurang baik. Hal itu ditunjukkan dengan rendahnya penyerapan anggaran, sentralisasi data penerima bantuan sosial yang belum diperbaharui, belum bergeraknya sektor riil, semakin rendahnya daya beli masyrakat, peningkatan pengangguran dan kemiskinan, hingga terganggunya demand dan supply site.

"Bahkan koordinasi antar K/L dan pemda belum satu langkah dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan Covid-19 dan dampaknya. Jika kita melihat berbagai pendapat pakar ekonomi mereka mengatakan Indonesia masuk resesi pada kuartal II 2020. Karena pertumbuhan ekonomi sudah negatif selama dua kuartal berturut-turut, dihitung berdasarkan Quarter-on-Quarter-Seasonally Adjusted (QoQ-SA)," ujarnya.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2020 turun 0,7% jika dibandingkan dengan kuartal IV 2019. Bahkan, pada kuartal II 2020, mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga 6,9% dibanding kuartal I 2020.

"Perhitungan untuk menentukan resesi seperti ini, QoQ-SA, berlaku universal secara internasional. Tetapi, pemerintah mengatakan, Indonesia masih belum resesi karena pemerintah menggunakan definisi resesi sendiri, yaitu pertumbuhan kuartal saat ini dibandingkan kuartal sama tahun lalu (YoY)," ujar Kamrussamad.

Perhitungan pemerintah ini, tambahnya, membandingkan kuartal I 2020 dengan kuartal I 2019 yang tumbuh positif 2,9%. Kemudian, kuartal II 2020 dibandingkan dengan kuartal II 2019 yang turun 5,23%. Sehingga pemerintah menyatakan masih belum terjadi resesi lantaran baru satu kuartal yang mengalami penurunan.

"Pemerintah sepertinya tidak ingin ada stigma Indonesia masuk resesi. Untuk itu, pemerintah berusaha meyakinkan publik kalau ekonomi pada kuartal III 2020 bisa lebih baik dari kuartal III 2019 (YoY). Pemerintah bahkan berharap pertumbuhan Q3/2020 bisa positif sehingga dapat terhindar dari kata resesi yang nampaknya menjadi momok bagi pemerintah. Maka seharusnya APBN 2021 tema yang tepat adalah Penyelamatan Ekonomi Nasional," katanya.

706