Brebes, Gatra.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengaku prihatin dengan permasalahan yang dialami banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal asing.

Menurut Ida, setelah dicermati dan ditelusuri, permasalahan yang timbul salah satunya berakar dari faktor SDM pekerja yang belum siap namun dipaksakan untuk berangkat.

“Belum memiliki keahlian di bidangnya, tidak mampu menguasai bahasa asing misalnya, berakibat timbul banyak masalah karena salah komunikasi,” kata Ida saat kunjungan kerja di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Selasa (18/8).

Faktor lainnya, lanjut Ida, keberangkatan pekerja migran tidak melalui jalur resmi setelah tergoda bujuk rayu calo. 

"Sedangkan calo tidak berurusan apakah perusahaan yang ditawarkan legal apa ilegal," ujarnya.

Ida pun menekankan agar warga yang ingin bekerja ke luar negeri harus melalui jalur resmi dan memastikan perusahaan yang menyalurkan memiliki izin. Ida juga menilai perlunya pemahaman terkait prosedur bekerja di luar negeri.

"Jangan sekali-kali memalsukan dokumen, agar di kemudian hari pemerintah bisa segera hadir untuk melakukan pendampingan mana kala terjadi suatu permasalahan," ujarnya.

Terkait keberadaan pekerja migran yang mengalami permasalahan di luar negeri, Ida berjanji akan memberikan perlindungan dan bantuan. Permasalahan yang kerap dihadapi yakni Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), gaji tidak dibayar, penipuan, kecelakaan kerja, perlakuan tidak manusiawi, hingga meninggal saat bekerja dan di larung di perairan lepas.

“Kami akan terus berupaya melakukan langkah-langkah kordinasi untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi para pekerja migran Indonesia," ujarnya.

Sementara itu dalam kunjungan kerjanya di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Ida menyerahkan bantuan sarana usaha kepada 10 keluarga ABK purna, yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan sarana usaha yang diberikan berupa program inkubasi bisnis senilai Rp10 juta.

Ida juga memberikan bantuan sarana usaha lainnya berupa program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) kepada 40 orang nelayan yang tergabung dalam 2 kelompok nelayan di Desa Kaliwlingi. Masing-masing kelompok nelayan mendapat bantuan senilai Rp40 juta.