Jambi, Gatra.com - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menegaskan akan memberi sangsi pemecatan bagi kader partai yang tidak sejalan dengan rekomendasi partai pada kontestasi Pemilihan Gubernur Jambi 2020.

Partai pemilik 9 kursi di DPRD Provinsi Jambi ini memang tengah menghadapi dilema, karena tiga kadernya maju bertarung di Pilgub yaitu mantan Wakil Wali Kota Jambi Abdullah Sani, Safrial yang saat ini menjabat sebagai Bupati Tanjung Jabung Barat, dan Ratu Munnawaroh istri mantan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin yang belakangan baru bergabung dengan PDI Perjuangan.

Terakhir sudah beredar surat untuk Ratu Munawwarah mengikuti sekolah partai PDI Perjuangan yang merupakan sinyal kuat bahwa rekomendasi partai berlambang banteng ini akan berlabuh padanya.

"Ya tidak apa-apa, kalau rekomendasinya keluar semua kader wajib mengamankan, memperjuangkan dan mendukung calon yang di putuskan DPP partai," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Edi Purwanto kepada Gatra.com, kamis (20/8).

Lalu bagaimana dengan kader PDI Perjuangan yang tidak mendapatkan rekomendasi tetapi tetap maju di Pilgub lewat rekomendasi parpol lain, apa tindakan PDI Perjuangan? Ketua DPRD Provinsi Jambi ini mengatakan wajib hukumnya memperjuangkan dan memenangkan siapa pun yang di rekomendasikan partai.

"Kalau tidak, tentu ada sanksi organisasi. Ada klausul nya bagi yang tidak menjalankan atau memperjuangkan rekomendasi yang di putuskan partai," ujarnya.

Dilanjutkan Edi, bila rekomendasi dukungan sudah di putuskan DPP semua kader harus taat, namun bila ada pilihan politik lain sangsi sudah di siapkan DPP PDI perjuangan. "Sangsi organisasi pasti sudah disiapkan DPP, bisa jadi pemecatan," tegasnya.