Home Ekonomi Pengamat: Pemerintah Perlu Format Ulang Kebijakan Ekonomi

Pengamat: Pemerintah Perlu Format Ulang Kebijakan Ekonomi

Jakarta, Gatra.com - Ekonom senior Hendri Saparini menilai, untuk memulihkan kondisi ekonomi nasional, pemerintah perlu menyiapkan terobosan besar. Terutama dalam menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun 2020-2045 Indonesia Emas di tengah ancaman resesi global.
 
"Pemerintah harus melihat urgensinya, harus ada langkah politik terobosan. Ini kesempatan pemerintah memformat ulang kebijakan ekonomi jangka panjangnya. Saat ini semua negara sedang mengalami krisis ekonomi. IMF menamai krisis saat ini sebagai Great Lockdown," katanya dalam diskusi virtual BRIEFER.id, Jumat (21/8).

Tidak hanya itu, dengan melakukan format ulang kebijakan, Indonesia diyakini dapat terhindar dari jurang resesi dan krisis ekonomi yang kini tengah melanda banyak negara di dunia. Bahkan, beberapa negara maju sudah resesi akibat terdampak pandemi Covid-19.

Sedikitnya ada enam negara yang sudah jatuh ke dalam resesi yakni Amerika Serikat (AS), Jerman, Korea Selatan, Hong Kong. "AS misalnya, pertumbuhan ekonominya -32,9% periode April-Juni 2020, mengalami kontraksi jauh lebih tajam dari kuartal I/2020 yang tercatat -5%," ujar dia.

Baca jugaPresiden Jokowi Optimis 2021 Pertumbuhan Ekonomi 5,5%

Pertumbuhan ekonomi negatif itu terjadi karena semua mesin ekonomi tak bergerak. Pandemi Corona membuat banyak sektor terhenti karena sejumlah negara menerapkan lockdown.
 
Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat pada kuartal I/2020 masih berada di posisi 2,97%. Namun, di kuartal II/2020 mengalami kontraksi hingga -5,32%.
 
"Ini lah saatnya pemerintah menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun 2020-2045. Karena yang dimiliki sekarang RPJP 2005-2025, di mana di dalamnya termasuk rencana pembangunan dalam memanfaatkan era bonus demografi," tegasnya.
 
Namun, RPJP ini harus disepakati oleh semua pemangku kepentingan. Pemerintah, MPR, DPR, DPR sepakat menjadikan RPJP ini UU prioritas sehingga menyegerakan dalam penyusunan dan pembahasan.

"RPJP Indonesia Emas 2045 ini dirancang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (keluar dari level mediocre), yang berkualitas (inklusif sehingga memberikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi semua masyarakat) dan yang berkelanjutan," jelas dia.
 
Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi, berkualitas dan berkelanjutan, RPJP Indonesia Emas harus dirancang menggunakan pendekatan baru yakni people and natural resources based development strategy. Dengan demikiam, seluruh sumber daya di Indonesia, baik sumber daya alam (SDA), sumber daya budaya, serta sumber daya manusia (SDM) dengan kebijakan yang cerdas dan strategis.
 
Pendekatan ini, sambung Hendri, sudah banyak diterapkan oleh negara-negara maju, seperti Jepang, Jerman, Korea Selatan dan masih banyak lainnya.

Tapi, tidak seperti negara-negara tersebut, Indonesia memiliki potensi besar di dalam negeri, yakni jumlah penduduk yang besar, kekayaan alam yang masih melimpah serta kemajuan dan penetrasi internet yang relatif tinggi. Jika potensi-potensi itu dapat dikelola secara baik, tidak menutup kemungkinan perekonomian nasional dapat tumbuh tinggi, dengan disertai peningkatan pendapatan masyarakat.

"Namun dibutuhkan strategi dengan pendekatan baru agar ekonomi tumbuh tinggi di berbagai wilayah yang diikuti peningkatan pendapatan masyarakat secara luas, tutup Hendri.
  
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan perekonomian semua negara saat ini sedang hang karena pandemi Covid-19. "Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat, harus melakukan restart, dan re-booting. "Semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya," kata Jokowi dalam pidato kenegaraannya di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

701