Jakarta, Gatra.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) membuat program terobosan guna mengurangi dampak Covid-19.

Saat ini, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tengah mengalami beberapa kendala. Hal ini membutuhkan langkah cepat dan efektif

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki berupaya mendorong UMKM agar beradaptasi dan melakukan inovasi produk. Salah satu strateginnya yakni menyesuaikan permintaan market baru.

Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, Teten mengatakan pelaku UMKM harus mampu mengatasi dua persoalan. Pertama, keterbatasan pembiayaan.

Kedua, masalah menurunnya permintaan. Penyelesaiannya, KemenkopUKM pun melakukan beberapa langkah strategis.

Menurut Teten, dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), KemenkopUKM telah menjalankan program gerakan belanja di warung tetangga.

Hal ini guna memperkuat warung tradisional yang mengalami kesulitan bersaing dengan jaringan ritel modern.

Program tersebut, kata Teten, akan menjadi rantai distribusi pangan. Selain itu, bisa menstabilkan harga pangan.

Pada tahap awal dilakukan di Jabodetabek bekerja sama dengan DGR, yang memiliki aplikasi digital untuk memasok kebutuhan sembako ke warung-warung.

"Kita ingin ini ke depan menjadi rantai distribusi pangan, yang bisa kita gunakan untuk keperluan stabilisasi harga pangan. Ada 3.5 juta warung tradisional.

Di jabodetabek kerjasama dengan DGR, Yang punya aplikasi digital untuk mensuplai kebutuhan sembako ke warung-warung," katanya dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri membahas program dan kebijakan strategis dalam penanganan dampak Pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi, di Badung, Bali, Jumat (21/8/2020).

MenkopUKM menjelaskan, program kedua adalah laman khusus UMKM dan bela pengadaan kerjasama dengan LKPP, untuk meningkatkan demand.

Pihaknya mendorong Kementerian dan Lembaga mengoptimalkan belanjanya kepada sektor UMKM. Anggaran sejumlah Rp321 triliun, baru 18% kementerian dan lembaga yang membelanjakan produk UMKM.

"Para warung di Jabotabek ini terganggu oleh program sembako murah, yang langsung didistribusikan ke masyarakat, sehingga para warung ini menjerit karena tidak ada yang membeli produknya.

Jadi sebenarnya mungkin ke depan bisa kita integrasikan program seperti ini.

Dari awal Februari, presiden sudah mengintruksikan agar K/L belanja produk UMKM dan sekarang secara teknis yang sudah dimungkinkan.," ujarnya.

MenkopUKM Teten Masduki mengatakan, bantuan presiden produktif usaha mikro sebesar Rp.2,4 juta, rencananya pada Senin (24/8) akan diluncurkan presiden.

Menurutnya, akan ada 1 juta pelaku usaha mikro yang telah siap, dan ditargetkan sebanyak 9,1 juta pada September mendatang.

"Rencananya hari Senin akan diluncurkan di istana oleh Presiden. Ada 1 juta usaha mikro yang sudah siap besok dan target kita bulan Agustus, akan ada 4,5 juta pelaku usaha yang akan menerima bantuan tersebut. Akhir September 9,1 juta," kata Teten.

Selain itu, kata Teten, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian BUMN membentuk pasar digital BUMN. Belanja BUMN di bawah Rp14 miliar untuk produk UMKM akan meningkatkan marketing produk UMKM.

MenkopUKM juga melaporkan penyerapan restrukturisasi dan pembiayaan investasi koperasi melalui LPDB-KUKM yang mencapai 61,34% dan ditargetkan 100% pada bulan September mendatang.

"Saya mohon ditambah kembali Pak, karena masih banyak koperasi yang membutuhkan dan kita ingin menjadikan program ini untuk memperkuat koperasi sebagai mitra kementerian dalam pembinaan terhadap UMKM.

Ada 64 juta UMKM, jadi kalau kami tidak punya mitra sulit menangani," tambahnya.

Sebagai informasi, Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga menjabat Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan dihadiri secara fisik oleh sembilan Menteri, yakni Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pertanian, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Koperasi dan UKM, dan Wakil Menteri BUMN I.

Selain itu, turut hadir pula lima menteri melalui sambungan konferensi daring, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.