Home Kolom Jika Adik SYL Pimpin Makassar, Ini yang Akan Dirasakan Warga

Jika Adik SYL Pimpin Makassar, Ini yang Akan Dirasakan Warga

3269

Makassar, Gatra.com - Irman "None" Yasin Limpo dikenal sebagai birokrat yang visioner dan inovatif. Prihatin melihat warga Makassar harus antri berjam-jam di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurus administrasi kependudukan. Adik bungsu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) ini pun siap membuat terobosan jika terpilih memimpin Kota Makassar.

Persoalan layanan administrasi kependudukan, kata None, masih terpusat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), hingga Akte Kelahiran, warga harus antri berjam-jam.

Menurut None, sudah saatnya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mengenai persoalan administrasi kependudukan, mereka seharusnya bisa mendapatkannya paling tidak satu kilometer saja dari tempat tinggal mereka.

"Pemerintah itu hakekatnya melayani masyarakat. Kita mau, pelayanan itu mudah, ramah, dan dekat ke masyarakat. Jadi tidak melulu terpusat di dinas," kata None, Kamis (27/8).

Ia menuturkan, sudah saatnya dilakukan pelimpahan kewenangan di tingkat RT. Tentunya, tetap terintegrasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

"Tidak perlu lagi antri berjam-jam, datang jam 7 pagi, atau izin di tempat kerja satu hari untuk urus KTP. Pelayanan sudah dekat ke masyarakat," ujarnya.

None mengatakan, banyak menerima keluhan dari warga terkait pelayanan administrasi kependudukan. "Kita harus memastikan, semua warga tak terkecuali, bisa mengakses pelayanan yang disiapkan oleh pemerintah," imbuhnya.

Sementara, salah seorang warga Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Mansyur, mengungkapkan, hingga saat ini ia masih menggunakan surat keterangan atau suket. KTP elektroniknya belum ia terima, dengan alasan blangko habis. Mansyur juga mengeluhkan layanan administrasi kependudukan yang cukup ribet. Harus antri berjam-jam, sehingga harus izin di tempatnya bekerja untuk mengurus KTP.

"Kalau urus KTP, KK, harus ijin di tempat kerja. Karena antrinya berjam-jam. Ada yang sudah datang sebelum jam tujuh pagi. Jadi memang, pemimpin harus pikirkan ini," ujar Mansyur. (Adv).

COMMENTS

LEAVE A COMMENTS