Karanganyar, Gatra.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) diminta menyusun regulasi pemberian insentif guru maupun stimulan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik. Sumber dana paling memungkinkan dari dana BOS dan BOSDA.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengatakan sudah menginstruksikan Disdikbud mengajukan draft peraturan bupati sebagai landasan regulasi penggunaan dana BOS dan BOSDA untuk membiayai stimulan pembelajaran jarak jauh. Seperti kuota data internet siswa dan guru.

“Kalau butuh regulasi, Perbup kita siapkan. BOSDA dan BOS diizinkan membantu kuota anak maupun guru serta penguatan sinyalnya,” kata Bupati Karanganyar, Juliyatmono kepada Gatra.com di Karanganyar, Kamis (27/8).

Ia memastikan pembelajaran tatap muka belum diizinkan dalam waktu dekat. Status zona merah Covid-19 yang disandang Kabupaten Karanganyar masih melekat. Sehingga, mekanisme pembelajaran jarak jauh yang dipakai. Konsekuensinya, muncul biaya ekstra pada pengadaan infrastruktur. Sedianya, biaya yang tidak terpakai di BOS maupun BOSDA dapat dialihkan ke keperluan itu.

Ia mendorong Disdikbud segera melangkah supaya mengeliminasi kesulitan pembelajaran jarak jauh yang selama ini dikeluhkan.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tarsa mengakui sejumlah kendala dihadapi Disdikbud untuk bisa memunculkan dana stimulan PJJ. Misalnya mengenai siapa yang harus memperoleh bantuan. Sebab tidak bisa diberikan kepada perorangan.

“Kami berhati-hati agar tidak melanggar hukum. Anggaran yang disalurkan tidak menyalahi aturan,’’ ujar Tarsa.

Dijelaskan Tarsa, pihaknya perlu membuat peraturan yang bisa digunakan sebagai petunjuk teknis pengeluaran anggaran stimulan. Saat ditanya awak media apakah bisa digunakan BOS untuk anggaran stimulan PJJ, Tarsa mengiyakan.

“Selama masyarakat mandirinya masih kuat, kita optimalkan kemandirian masyarakat dulu,” kata Tarsa.

Ia menyebut ketersediaan dana juga dibutuhkan. Jika hanya mengandalkan BOS atau BOSDA, ia meyakini jumlahnya tak cukup.