New York, Gatra.com - Di tengah pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya penutupan sekolah secara luas, menjadikan setidaknya sepertiga siswa yang terkena dampak di seluruh dunia tidak memiliki akses ke pendidikan secara virtual.
Sebuah studi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirilis pada Rabu (26/8), dikutip AFP Kamis (27/8), bahwa secara keseluruhan, diperkirakan 463 juta anak kekurangan peralatan atau akses elektronik untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh.
"Banyaknya anak-anak yang pendidikannya benar-benar terganggu selama berbulan-bulan, merupakan keadaan darurat pendidikan global," kata direktur eksekutif Dana Anak PBB, Henrietta Fore, dalam sebuah pernyataan untuk laporan UNICEF.
"Dampaknya bisa dirasakan di ekonomi dan masyarakat selama beberapa dekade mendatang," katanya.
PBB memperkirakan 1,5 miliar anak di seluruh dunia telah terpengaruh akibat penguncian atau penutupan sekolah yang disebabkan oleh pandemi.
Laporan tersebut menegaskan perbedaan geografis ketika terganggunya akses anak-anak ke pendidikan jarak jauh, dengan dampak yang jauh lebih sedikit di Eropa, misalnya, dibandingkan di Afrika atau sebagian Asia.
“Bahkan anak-anak dengan akses yang memadai mungkin menghadapi kendala lain untuk pendidikan jarak jauh - apakah kurangnya ruang kerja yang baik di rumah, tekanan untuk melakukan pekerjaan lain untuk keluarga, atau kurangnya dukungan teknis saat masalah misalnya komputer muncul,” kata laporan UNICEF.
Di antara siswa di seluruh dunia yang tidak dapat mengakses pendidikan virtual, yakni 67 juta berada di Afrika bagian timur dan selatan, 54 juta di Afrika bagian barat dan tengah, 80 juta di Pasifik dan Asia Timur, 37 juta di Timur Tengah dan Afrika Utara, 147 juta di Asia Selatan, dan 13 juta di Amerika Latin dan Karibia.
Tidak ada angka yang pasti untuk negara AS atau Kanada.
Dengan tahun ajaran baru yang akan segera dimulai di banyak negara - termasuk kelas tatap muka di banyak tempat - UNICEF mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pembukaan kembali sekolah namun tetap secara aman ketika mengurangi pembatasan penguncian.
“Jika pembukaan kembali tidak mungkin, maka pemerintah harus mengatur pembelajaran kompensasi untuk waktu instruksional yang hilang," kata laporan itu.
