Blora, Gatra.com- Massa menggembok pintu masuk gedung DPRD Kabupaten Blora, Sabtu (29/8). Mereka mendesak pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blora, untuk menunda pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) 2020 Kabupaten Blora yang dinilai sarat dengan kepentingan politik.

Sebelumnya massa dari massa dari Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menggelar aksi, di depan gedung dewan sekitar pukul 16.00 WIB. Mereka berorasi sambil membawa spanduk berwarna merah bertuliskan "Stop Politisasi APBD - Perubahan 2020 Blora"

Kordinator GERAM Eko Arifianto mengatakan, tidak sepantasnya anggaran APBD Perubahan digunakan untuk kepentingan politik praktis. "Kami selaku rakyat menolak jadi korban. Anggaran belanja daerah sepatutnya tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis, tapi untuk kesejahteraan masyarakat Blora, " kata Eko.

Exsi Agus Wijaya salah satu massa mengatakan, pengesahan anggaran APBD-P terkesan dipaksakan, dia menilai banyak anggaran yang diimplementasikan bukan dalam ranah prioritas tapi lebih ke ranah politis.

"Contoh, tidak digunakan untuk menambah anggaran honor guru tidak tetap (GTT) atau honorer lain. Malah dialokasikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Padahal PAUD libur." Jelasnya.

Menurutnya, belum tentu hingga Desember mendatang ada sekolah tatap muka. Namun ada anggaran sebesar Rp17 Miliar yang dialokasikan untuk PAUD. "Kenapa tidak digunakan untuk ketahanan pangan di masa pademik, karena masih banyak petani - petani yang menjerit di tengah pandemik," paparnya

Sementara itu, unsur pimpinan DPRD saat ditemui tengah mengadakan rapat bersama Tim Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).