Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, mengingatkan pemerintah tidak gegabah dalam dalam menggunakan vaksin Covid-19 khususnya yang berasal dari luar negeri. Unsur kehati-hatian menurutnya sangat penting dalam menentukan vaksin yang akan dipergunakan di Indonesia.

“Pertama, vaksin yang akan diberikan ke rakyat Indonesia harus benar-benar sudah teruji efektif untuk membentuk antibodi tubuh dalam melawan virus Covid-19. Penting soal efektif atau tidaknya. Walaupun mengenai kehalalan juga penting,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS itu dalam keterangan yang diterima Gatra.com, Kamis (3/9).

Sukamta menyebutkan hal kedua yang harus diperhatikan yakni 3 dari 7 jenis Whole Genome Sequencing (WGS) virus Covid-19 yang berada di Indonesia tidak termasuk S, G, maupun V. Sehingga sementara ini dikelompokkan sebagai others oleh lembaga Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID).

“Fakta tentang jenis virus yang ada di Indonesia yang berbeda dengan jenis virus yang saat ini ada di GISAID harus diperhatikan dengan seksama. Apalagi temuan bahwa jenis dan mutasi virus ini cepat maka penanganan virusnya bisa sangat spesifik misal hanya untuk penduduk Indonesia. Fakta ini menjadi penting ketika kita mengimpor vaksin dari luar negeri,” ujar Sukamta.

Data dan analisis virus serta keefektifan vaksin menurutnya harus sesuai dengan kondisi di Indonesia. Menurutnya klaim jumlah peserta uji klinis fase tiga yang mencapai puluhan ribu dari 119 etnis dalam uji klinis yang dilakukan oleh perusahaan pembuat vaksin di luar negeri disebut valid kemudian cocok diberikan kepada rakyat Indonesia. “Apalagi pernyataan vaksin valid hanya berdasarkan penilaian singkat saat kunjungan kerja ke luar negeri lembaga yang berwenang memberi izin edar obat makanan, tentu ini berbahaya,” beber Doktor lulusan Inggris ini.

Sukamta berpesan kecepatan bukan ukuran yang utama dalam menyelamatkan nyawa masyarakat. Hal yang tak kalah penting yakni efektivitas vaksin beserta kecocokannya dengan kondisi rakyat Indonesia. Terlebih lagi produksi vaksin juga berhubungan dengan persoalan keuangan negara.

“Keinginan secepat mungkin memperoleh vaksin dengan mengimpor obat atau vaksin dari luar negeri yang belum tentu efektif bekerja. Kebijakan ini sangat berisiko pada pemborosan APBN,” katanya.

Ia menyarankan agar pemerintah tidak terfokus pada produk vaksin luar negeri serta mendukung pengembangan vaksin dan obat-obat buatan dalam negeri dalam penanganan wabah corona. Termasuk penggunaan obat herbal dan tradisional yang terbukti ampuh menekan dan mengurangi infeksi corona.