Padang, Gatra.com- Pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani melukai masyarakat Sumatera Barat (Sumbar). Apalagi, politisi PDI Perjuangan itu menyinggung soal Pancasila terhadap masyarakat Sumbar yang seolah-olah tidak pancasilais.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDI Perjuangan tersebut, Rabu (2/9) usai mengumumkan pasangan calon yang direkomendasikan maju pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Sumbar 9 Desember 2020 mendatang.
"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," sebutnya sebagai harapan kepada pasangan calon yang diusung Puan di hadapan awak media.
Pernyataan anak Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tersebut menuai kritik sejumlah tokoh Ranah Minangkabau. Salah satunya, dari Caleg PKS daerah pemilihan Sumbar, Handi Risza, menyebutkan Puan telah menyinggung perasaan masyarakat Sumbar.
Juru Bicara PKS itu mengingatkan Puan, pendiri bangsa dan penggagas Pancasila selain Bung Karno, yakni Bung Hatta, Sutan Syahrir, dan Tan Malaka yang berasal dari Sumbar. Tokoh-tokoh besar itu menunjukkan Pancasila lahir dari kekayaan budaya dan pemikiran leluhur Sumbar.
"Baik yang berada di Sumbar maupun di tanah rantau, pernyataan ini sangat menyakitkan hati kami sebagai orang Sumatera Barat. Kami ingin cabut kata-kata tersebut," tegas Handi.
Reaksi tokoh Sumbar juga muncul di sosial media. Salah satunya sindiran dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, bahwa hanya orang yang tidak mengerti sejarah yang masih meragukan pancasilaisnya masyarakat Sumbar. Padahal, ada tiga orang Minang di balik perumusan Pancasila dan Undang-undang.
"Ada tiga orang Minang hebat di belakang perumusan Pancasila dan UUD 1945; Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, dan H. Agus Salim. Bahkan Bung Hatta adalah salah seorang proklamator," tulisnya di akun twitter.
Begitu pula tokoh politik Sumbar di DPD RI, Alirman Sori juga menyatakan, Puan sebagai pimpinan DPR RI semestinya tidak pantas bicara seperti itu. Justru menurutnya Puan harus berbicara sejuk dan representatif untuk rakyat yang diwakilinya. Ia mendesak Puan mengklarifikasi dan minta maaf atas ucapannya.
