Jakarta, Gatra.com - Ekonom senior Faisal Basri merekomendasikan agar Presiden Joko Widodo memecat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dari jajaran pembantunya. Hal itu dikarenakan kebijakan-kebijakan Luhut terkait bijih nikel yang dinilai lebih banyak menimbulkan skandal ketimbang keuntungan bagi masyarakat Indonesia.

Bahkan, kebijakan terkait pelarangan ekspor bijih nikel telah mengacaukan penerimaan negara senilai puluhan triliun. "Indonesia tidak menerima pajak ekspor, karena ekspor dilarang," katanya, di Jakarta, Sabtu (5/8).

Setelah ekspor bijih nikel dilarang, belasan pengusaha Cina justru datang ke Indonesia dan bisa mendapatkan harga separuh atau lebih dari harga internasional. Selain itu, para pengusaha itu juga difasilitasi pemerintah dengan tax holiday, meskipun syarat-syarat yang mereka miliki belum terpenuhi.

Pemberian tax holiday itu, Faisal bilang, lagi-lagi membuat Indonesia kehilangan pendapatannya, terutama pendapatan yang berasal dari berbagai pungutan pajak. "Mereka bisa bawa pekerja bukan dengan visa pekerja, tapi visa turis. Sehingga negara kehilangan pendapatan lagi dari berbagai pungutan, baik pajak maupun US$100 per orang itu. PPN juga tak dapat. Saya hitung itu puluhan triliun," jelasnya.

Selain itu, kerugian negara juga dapat berasal dari kebijakan penjualan pabrik pemurnian atau smelter. Dimana saat ingin menjual smelter, pengusaha tidak bisa langsung menjualnya, melainkan harus lewat trader terlebih dulu. Padahal, dengan cara itu, satu dolar per ton dari hasil penjualan bijih nikel yang terdapat di dalam suatu smelter, akan langsung masuk ke kantong trader.

"Ini sudah keterlaluan dan sudah menjadi skandal nasional dan sudah seharusnya Luhut Panjaitan dipecat. Luar biasa. Luar biasa. Dan yang jadi jubir mereka adalah Kemenko Marves," tegas Faisal.