Batam, Gatra.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendesak Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP KPBPB Batam), segera membentuk badan usaha logistik (BUL) guna mengatasi masalah mahalnya tarif transportasi logistik kontainer dari Batam ke luar negeri, yang terus membengkak.
Ketua Kadin Kepri Akhmad Makruf Maulana mengungkapkan masalah mahalnya ongkos logistik kontainer dari Batam ke luar negeri sudah menjadi isu nasional yang tidak kunjung terselesaikan sejak dua tahun terakhir.
Padahal lanjut Makruf, apabila dilihat dari jarak tempuh dan kondisi geografis Kota Batam terbilang sangat strategis dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
“Masalah ini sudah sangat serius. Kami mendapat laporan adanya investasi yang gagal masuk ke Batam hanya gegara tarif logistic yang tidak kompetitif. Kadin Kepri mendesak BP Batam agar segera membentuk badan usaha logistic sendiri untuk mengatasi masalah ini,” katanya Makruf, di Batam, Selasa (9/8).
Kadin Kepri, kata Makruf, sudah memetakan masalah tarif logistic yang mahal ini disebabkan oleh mafia yang bermain di Pelabuhan. Akibatnya, walaupun sudah ada himbauan tegas dari Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 2019 lalu untuk menyelesaikan masalah ini namun tidak mampu juga terselesaikan.
Untuk mensiasati itu, Makruf merinci, satu-satunya cara mengatasinya adalah dengan membentuk badan usaha logistic oleh BP Batam yang nantinya akan menguasai jalur logistic Batam - Singapura dan tujuan negara lain dengan tarif yang lebih kompetitif, termasuk menguasai proses handling di Pelabuhan Batu Ampar.
“Solusi ini bisa diintegrasikan dengan pembenahan Pelabuhan Batu Ampar agar lebih efisien dengan menyediakan sarana prasarana yang modern sehingga tidak ada lagi permainan mafia yang dapat mengurangi daya saing Batam sebagai kawasan investasi potensial pada masa depan,” katanya.
Makruf menegaskan, usul ini akan menjadi agenda Kadin Kepri yang segera menyurati Presiden RI Joko Widodo dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Dewan Kawasan Batam agar segera membentuk tim pengembangan usaha logistic daerah.
Pada April 2019 lalu, Wapres Jusuf Kalla telah menginstruksikan kepada Kepala BP Batam waktu itu untuk segera membereskan masalah mahalnya tarif logistic ini termasuk membenahi dan modernisasi Pelabuhan Batu Ampar. Namun sudah lebih satu tahun berlalu, masalah tersebut tidak juga terselesaikan baik soal tarif logistic maupun modernisasi Pelabuhan.
Makruf kembali merinci, saat ini ongkos pengiriman container dari Batam ke Singapura untuk ukuran 20 feet sebesar US$470 dengan waktu tempuh hanya tiga jam. Sedangkan pengiriman container ukuran yang sama dari Jakarta ke Singapura dengan waktu tempuh tiga hari hanya US$350.
“Ada dua calon investor yang terpaksa menunda untuk masuk ke Batam dengan kondisi tarif logistic yang mahal seperti ini. Bahkan PT Pegatron secara terang-terangan menyatakan keberatannya karena ternyata ongkos pengiriman yang mahal menyebabkan produknya menjadi tidak kompetitif. Kami berharap BP Batam bisa menyikapi masalah ini dengan serius,” tuturnya.
Kadin Provinsi telah menyiapkan beberapa skenario jika BP Batam serius mau mengembangkan badan usaha logistik ini. Beberapa mitra logistik lokal dan internasional sudah menyatakan siap untuk membantu Kadin Provinsi Kepri mengatasi masalah ini.
Makruf mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menko Perekonomian RI selaku Dewan Kawasan Batam agar memfasilitasi BP Batam untuk membentuk badan usaha logistik termasuk mempercepat proses pengembangan Batu Ampar sebagai Pelabuhan modern.
