Temanggung, Gatra.com - Wakil Ketua DPRD Temanggung Tunggul Purnomo menilai tepat langkah Pemerintah Kabupaten Temanggung membentuk tim gugus tugas pertembakauan dalam mengatasi masalah jual beli tembakau. Namun disayangkan karena tidak pernah melibatkan dewan sebagai partner pemerintah sekaligus wakil rakyat.
"Sudah dua tahun ini Bupati membentuk gugus tugas pertembakuan, langkahnya sangat bagus sekali tapi tidak melibatkan dewan. Padahal jika ada permasalahan masyarakat atau petani tembakau bisa dipastikan akan mengadu ke DPRD. Kalau masalah untuk masyarakat itu mbok iyao DPRD di libatkan," katanya Rabu (9/9).
Seperti saat ini ada persoalan harga dan penjualan tembakau yang tidak sesuai harapan petani, misal kemudian mereka mengadu ke dewan sudah sepantasnya pula. Namun, langkah masyarakat tersebut dirasa kurang tepat juga, karena saat ini pemerintah sudah membentuk gugus tugas pertembakauan.
"Memang ada benarnya masyarakat mengadukan permasalahannya ke dewan, karena memang benar ini lembaga masyarakat karena memang wakil rakyat, kurang tepatnya sudah ada gugus tugas pertembakauan. Kalau ada aspirasi dari masyarakat pasti disampaikan ke dewan. Pak dewan ini bagaimana, kene ora ngerti opo-opo, saru tho (kami tidak tahu apa-apa, tidak pantas kan), kami tidak tahu apa-apa, karena sejak awal tidak dilibatkan," katanya.
Menurut Tunggul, sejak akan dibentuk hingga saat ini tidak pernah ada koordinasi antara dewan dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Padahal sejak tahun 2001 hingga tahun 2018, pihaknya sudah melakukan pendekatan dengan sejumlah pabrikan rokok. Ia menilai ada baiknya kalau ada komunikasi karena di DPRD juga ada komisi yang membidani masalah tersebut.
Karena selama ini dewan melakukan pendekatan ke pabrik-pabrik itu juga selalu melibatkan SKPD terkait, seperti dinas Pertanian dan Ketahanan pangan, Diseperindag dan yang lainnya. "Kalau dulu komisi B yang membidangi masalah perembakauan, setiap kali ada kunjungan ke pabrikan rokok, komisi yang mebidangi masalah pertembakauan selalu diajak," katanya.
Sekretaris Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Kabupaten Temanggung, Yamuhadi mengatakan, memang dalam panen raya tembakau 2020 tidak sesuai harapan petani. Harga tembakau sampai bulan September masih rendah baru di kisaran Rp60.000 yang artinya petani belum mendapat keuntungan.
Dari perhitungan biaya tanam harga harus di atas Rp65.000 untuk bisa kembali modal dan menangguk untung. Selain rendahnya harga petani merasa kesulitan untuk menembus ke salah satu perwakilan pabrikab rokok besar yang ada di Temanggung.
Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq sebelumnya mengatakan, tim gugus pertembakauan dibentuk dengan melibatkan lintas sektor. Di bawah kendali bupati di dalamnya ada Disperindagkop dan UMKM, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dibentuknya gugus untuk meminimalisir kecurangan jual beli tembakau yang dapat merugikan semua pihak.
